Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan bahaya laten korupsi pascabencana sekaligus mengapresiasi kehadiran langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Aceh Tamiang, yang dinilainya mampu menjadi “obat” psikologis bagi pemulihan mental siswa dan guru setelah bencana.
Meski demikian, ia menilai pemerintah masih dihadapkan pada tantangan besar dalam revitalisasi infrastruktur pendidikan, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang terdampak cukup parah.
Apresiasi yang disertai catatan kritis tersebut disampaikan Fikri sebagai respons atas langkah cepat Kemendikdasmen dalam menangani dampak banjir yang melumpuhkan ratusan satuan pendidikan di sejumlah wilayah Sumatera.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, berdasarkan pengalaman penanganan pascabencana gempa di Lombok dan Yogyakarta, kehadiran langsung pejabat tinggi negara pada hari pertama sekolah memiliki dampak psikologis yang jauh lebih kuat dibandingkan bantuan logistik semata.
Menurutnya, walaupun proses realisasi revitalisasi fisik sekolah membutuhkan waktu, langkah Mendikdasmen turun langsung ke lokasi bencana patut diapresiasi, karena mampu membangkitkan kembali semangat belajar dan mengajar warga sekolah yang terdampak.
“Kehadiran Menteri secara langsung di hari pertama sekolah pascabencana menjadi obat psikologis. Ini menjadi pembicaraan positif dan menumbuhkan kembali semangat warga sekolah,” sebutnya.
“Komisi X DPR RI akan terus mengawal janji pemerintah terkait alokasi anggaran revitalisasi pendidikan tahun 2026, khususnya di daerah yang mengalami kerusakan berat,” ujar Abdul Fikri Faqih di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Berdasarkan data sementara yang diterima Komisi X DPR RI, dari 549 sekolah di wilayah terdampak, sebanyak 394 sekolah mengalami kerusakan.
Rinciannya, 47 sekolah rusak ringan, 269 rusak sedang, dan 78 sekolah mengalami kerusakan berat, dengan kondisi terparah berada di Kabupaten Aceh Tamiang.
Fikri menilai penanganan pemulihan pendidikan di Aceh Tamiang harus dijadikan tolok ukur atau benchmark bagi penanganan bencana di wilayah lain ke depan.
Di balik apresiasi tersebut, mantan Kepala SMK itu menyoroti beratnya tantangan pemulihan SMK yang tingkat kerusakannya dinilai lebih kompleks dibandingkan sekolah umum.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini menjelaskan, kerusakan SMK tidak hanya menyangkut bangunan fisik seperti ruang kelas, tembok, atau atap, tetapi juga peralatan praktik penting, seperti mesin bubut, mesin sekrap, dan peralatan otomotif, yang harganya mahal serta tidak mudah diganti dalam waktu singkat.
Sebagai langkah darurat agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti total, Fikri mendorong pengiriman alat praktik miniatur ke SMK terdampak.
Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mengerahkan tenaga ahli guna memperbaiki peralatan yang masih memungkinkan diselamatkan.
Untuk mempercepat proses pemulihan, Fikri mendesak penguatan sinergi lintas kementerian, khususnya antara Kemendikdasmen, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, sinergi tersebut sangat penting mengingat sistem kewenangan pendidikan yang terdesentralisasi kerap menimbulkan hambatan birokrasi. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas SD dan SMP, sementara SMA dan SMK berada di bawah kewenangan provinsi.
Ia menegaskan, tidak boleh ada sekat otonomi daerah yang menghambat hak peserta didik untuk kembali memperoleh layanan pendidikan yang layak.
“Tidak boleh ada barrier atau kendala birokrasi. Semua harus bergerak bersama karena urusan pendidikan melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Sinergi adalah keharusan,” tegasnya.
Secara khusus, Fikri juga mengingatkan agar pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ia mewanti-wanti agar bencana alam tidak berujung menjadi “bencana pemerintahan” akibat praktik korupsi yang kerap muncul pada fase rehabilitasi, mengingat banyaknya kasus pejabat daerah yang terjerat hukum setelah penanganan bencana.
Selain pengawasan anggaran, ia mendorong penerapan kurikulum darurat yang lebih fleksibel, humanis, dan menyenangkan (mindful and joyful).
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan akademisi dalam kajian lingkungan guna meminimalkan risiko bencana serupa di masa depan demi keselamatan generasi penerus bangsa. (*)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini