Info Market CPO
🗓 Update: Rabu, 13 Mei 2026 |18:41 WIB |Volume: 0.5K • 0.5K • 0.2K • 2.6K DMI • DMI • LOCO PARINDU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14535 14399 (MNA) 14400 (PBI) 14750 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi transaksi DMI Persaingan harga masih cukup kompetitif antar bidder Tender LOCO PARINDU berakhir WD Tender FOB PALOPO belum terdapat bidder
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Nasional

MKD Ingin Polisi Menindak Plat Kendaraan DPR RI yang Palsu

anggota mahkamah kehormatan dewan (mkd) dpr ri, tommy kurniawan inginkan polisi menindak pengendara yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (tnkb atau plat kendaraan) dpr ri yang palsu.
Ilustrasi

Malang, Sinata.id – Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Tommy Kurniawan inginkan polisi menindak pengendara yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB atau plat kendaraan) DPR RI yang palsu.

“Kami ingin memastikan apakah Polres Malang ini sudah ter-update dengan hal-hal terkait fungsi MKD. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa Polres bisa menindak plat-plat DPR palsu yang belakangan ini malah terjadi,”  tandas Tommy di Malang, Jawa Timur, Rabu 3 Desember 2025.

Advertisement

Menurut Tommy kunjungan MKD ke Polres Malang, sejumlah kasus menunjukkan tentang kepolisian sering ragu menindak kendaraan berplat DPR RI, karena tidak mengetahui keaslian plat tersebut.

Di Polres Malang, sebut Tommy, MKD memberikan klarifikasi dan pedoman agar aparat kepolisian tidak ragu dalam bertindak. “Jika terjadi pelanggaran, silakan ditindak dan dikoordinasikan dengan MKD,” tukasnya.

Baca Juga  Ketua Komisi X DPR RI Kecam Dugaan Guru Telanjangi Murid

Anggota MKD ini menegaskan tentang komitmen MKD untuk memastikan Polres Malang memiliki pemahaman yang tepat mengenai tugas dan kewenangan MKD. Terutama soal penanganan pelanggaran etik dan maraknya penggunaan plat DPR RI palsu yang belakangan semakin banyak ditemukan.

Selain soal TNKB palsu, MKD juga menyampaikan pembaruan tentang penanganan sejumlah perkara etik yang sedang berjalan. Tommy menjelaskan secara khusus mengenai hak imunitas anggota DPR, yang menurutnya sering disalahpahami sebagai bentuk kekebalan hukum.

“Bahasa imunitas ini sering dianggap kebal. Padahal, imunitas itu berlaku saat anggota DPR melaksanakan tugasnya dan harus bersifat substansial seperti mengkritik kebijakan, bukan menyerang pribadi,” tuturnya. (*)

Sumber: Parlementaria

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini