Simalungun, Sinata.id – Anggota DPRD Simalungun, Mariono, mengkritisi kinerja pemerintah eksekutif tidak akan maksimal selama banyak pimpinan OPD masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Ia memperingatkan bahwa status Plt yang memiliki kewenangan terbatas dapat menghambat roda pemerintahan dan menyulitkan proses pengawasan oleh legislatif.
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan itu meminta Bupati Simalungun untuk menyegerakan seleksi jabatan agar pimpinan OPD diisi pejabat definitif.
“Plt itu memiliki kewenangan yang terbatas. Jadi harus segera didefinitifkan pimpinan OPD yang ada. Kalau dijabat oleh pejabat definitif pastinya roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik karena pimpinan definitif memiliki kewenangan penuh dan bisa mengambil langkah strategis untuk setiap kebijakan strategis,” katanya (7/10/2025).
Ia menilai, dengan banyaknya Plt di lingkungan OPD Pemerintahan Simalungun pasti menghambat dan memyulitkan pengawasan yang dilakukan legislatif untuk setiap OPD.
“Ketika kita meminta pertanggungjawaban atas program kerja suatu OPD, biasanya Plt ini memiliki kewenangan terbatas. Semisal, tahun anggaran 2024 kita mintai pertanggungjawabannya, ternyata waktu itu bukan dia yang menjabat. Ini kan jadi repot. Kalau definitif pejabatnya, kita meminta pertanggungjawabannya kan lebih mudah, karena pejabat itu memahami betul persoalan yang akan kita mintai keterangannya,” lanjutnya.
Ia juga pernah menyinggung hal ini dalam pandangan fraksi dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Ia juga berharap agar Pemkab Simalungun segera membentuk tim seleksi untuk menyeleksi Eselon II. (SN11)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini