Jakarta, Sinata.id – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga memukul sektor peternakan.
Di tengah kondisi seperti itu, langkah pemerintah menyalurkan bantuan kepada para peternak terdampak mendapat apresiasi dari DPR RI sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi mata pencaharian rakyat.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, menilai respons cepat pemerintah patut diapresiasi karena peternak selama ini kerap luput dari perhatian dalam penanganan pascabencana.
Menurutnya, hilangnya ternak akibat bencana berarti terputusnya sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga.
“Kami menghargai langkah pemerintah ini. Ketika ternak hanyut atau mati, peternak kehilangan modal sekaligus penghasilan. Bantuan seperti ini sangat penting agar mereka bisa kembali bangkit. Namun, penyalurannya tetap harus diawasi secara ketat,” ujar Hindun, Selasa (6/1/2026).
Data Kementerian Pertanian (Kementan) per 31 Desember 2025 mencatat, total ternak yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai 778.922 ekor. Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap sektor peternakan di wilayah Sumatera.
Adapun rincian ternak terdampak meliputi unggas sebanyak 622.154 ekor, dengan jumlah terbanyak berada di Aceh mencapai 454.543 ekor.
Selain itu, kambing dan domba tercatat sebanyak 113.325 ekor, mayoritas juga di Aceh dengan 110.159 ekor. Sementara sapi dan kerbau terdampak mencapai 38.393 ekor, di mana Aceh kembali menjadi wilayah paling terdampak dengan 36.337 ekor.
Hindun menegaskan, campur tangan pemerintah menjadi sangat penting karena peternak tidak hanya kehilangan ternaknya, tetapi juga sarana produksi seperti kandang dan lahan usaha.
Ia menilai pemulihan sektor peternakan harus dipandang sebagai upaya strategis menjaga ketahanan pangan nasional, bukan sekadar bantuan kemanusiaan.
Ia juga mengingatkan bahwa terganggunya sektor peternakan dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa kelangkaan dan kenaikan harga komoditas pangan seperti daging, telur, dan susu di pasaran.
“Pemerintah tidak boleh mengabaikan efek domino ini. Jika peternak dibiarkan menghadapi bencana sendirian, masyarakat luas yang akan menanggung akibatnya melalui lonjakan harga pangan,” tegas legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Meski mengapresiasi upaya pendataan yang dilakukan Kementan, Hindun menekankan pentingnya percepatan realisasi bantuan dengan prinsip transparansi dan ketepatan sasaran.
Ia menilai setiap peternak memiliki kebutuhan berbeda yang harus dipahami sejak awal.
“Jenis bantuannya harus disesuaikan dengan karakter ternak masing-masing, karena kebutuhan peternak sapi tentu berbeda dengan peternak unggas. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan program pemulihan jangka panjang agar peternak bisa kembali mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini