Jakarta, Sinata.id – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan langkah efisiensi pada berbagai program pemerintah sebagai respons terhadap kondisi geopolitik global yang semakin tidak menentu. Situasi ini dipicu oleh konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang dinilai berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
Rifqinizamy menyampaikan bahwa langkah efisiensi tidak hanya terbatas pada wacana pemotongan gaji pejabat negara, tetapi juga harus mencakup pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan,” ujarnya, Selasa (25/3).
Pemotongan Gaji Jadi Sinyal Antisipasi Krisis
Rifqinizamy menilai rencana Presiden Prabowo Subianto terkait pemotongan gaji pejabat negara merupakan sinyal positif. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi krisis akibat konflik global yang berkepanjangan.
Ia menambahkan bahwa perang di kawasan Asia Barat dapat memicu ketidakpastian ekonomi, sehingga diperlukan langkah antisipatif sejak dini.
“Ini adalah sinyal agar masyarakat bersiap menghadapi kemungkinan krisis akibat situasi global yang tidak stabil,” jelasnya.
Efisiensi Anggaran Harus Tepat Sasaran
Selain pemangkasan gaji, Rifqinizamy menekankan pentingnya memastikan setiap alokasi anggaran memiliki output dan outcome yang jelas. Ia menilai efisiensi harus difokuskan pada pos-pos yang benar-benar bisa dioptimalkan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Menurutnya, kebijakan ini dapat dilakukan tanpa harus merevisi undang-undang, melainkan cukup melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri Keuangan.
“Yang penting adalah pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” katanya.
Jangan Ganggu Pelayanan Publik
Meski mendorong efisiensi, DPR mengingatkan agar langkah tersebut tidak berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diminta tetap menjaga keseimbangan antara penghematan dan kinerja pelayanan.
“Efisiensi harus menyasar pos yang tepat dan tidak memperlambat pelayanan publik,” tegasnya.
Pemerintah Kaji Pemotongan Gaji dan Penghematan BBM
Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menyinggung kemungkinan pengurangan gaji bagi anggota kabinet dan parlemen di tengah tekanan global.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penghematan energi, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Salah satu langkah yang sedang dikaji adalah pengurangan penggunaan kendaraan dinas serta peningkatan penggunaan transportasi publik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa pemerintah tengah mematangkan berbagai opsi kebijakan efisiensi tersebut.
“Banyak langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, seperti pembatasan kendaraan dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik,” ujarnya.
Momentum Perbaikan Tata Kelola Anggaran
Situasi global saat ini dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola anggaran negara. Dengan efisiensi yang tepat, diharapkan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga meski tekanan eksternal meningkat.
Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara di tengah ketidakpastian global.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini