Surabaya, Sinata.id – Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran krusial sebagai alat strategis untuk memotret kondisi nyata perekonomian Indonesia.
Hasil sensus ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Politikus Partai Golkar tersebut menyampaikan bahwa sensus ekonomi yang digelar setiap satu dekade sekali merupakan momen penting untuk mengevaluasi dinamika ekonomi sejak 2016.
Lebih dari itu, katanya, data yang dihasilkan juga akan mencerminkan arah kebijakan pada awal masa pemerintahan Presiden yang baru.
“Sensus ekonomi selalu menjadi agenda yang dinanti karena dilaksanakan tiap 10 tahun. Data yang dikumpulkan diharapkan benar-benar merefleksikan kondisi riil ekonomi nasional dan bisa menjadi penanda perubahan di tahun pertama pemerintahan Presiden baru,” ujar Karmila pada kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke BPS Jawa Timur di Surabaya, Kamis (29/1/2026).
Ia menegaskan, akurasi dan kualitas data sensus akan sangat menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, data yang tidak tepat berpotensi membuat penggunaan anggaran negara menjadi tidak efektif.
“Efisiensi APBN hanya bisa tercapai jika pertanyaan dan metode pendataan benar-benar disesuaikan dengan realitas serta kebutuhan program pemerintah yang sedang berjalan,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Riau I tersebut.
Karmila juga menyoroti skala besar Sensus Ekonomi 2026 yang melibatkan sekitar 250 ribu petugas di 514 kabupaten dan kota dengan karakter wilayah yang beragam. Oleh karena itu, ia mendorong adanya standar yang jelas dalam rekrutmen, pemberdayaan, serta peningkatan kapasitas petugas lapangan.
Selain itu, ia menegaskan posisi strategis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data tunggal nasional. Keberhasilan sensus, menurutnya, akan memberi dampak luas karena hasilnya digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, perbankan, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Jika sensus ini berjalan sukses, seluruh sektor akan merujuk pada satu sumber data dari BPS. Ini penting agar perencanaan dan pengambilan kebijakan tidak meleset,” katanya.
Di sisi lain, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa persiapan Sensus Ekonomi 2026 telah dilakukan sejak tahun sebelumnya.
Ia menyebutkan pendataan lapangan akan berlangsung sekitar dua setengah bulan dengan pengawasan ketat untuk menjaga kualitas data.
“Berdasarkan perencanaan yang kami susun, pendataan akan berjalan selama kurang lebih 2,5 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, petugas harus fokus agar data yang dikumpulkan benar-benar sesuai kondisi lapangan,” jelas Ateng.
Ia menambahkan, BPS akan mengerahkan lebih dari 251 ribu petugas yang akan melakukan pendataan hingga tingkat satuan lingkungan setempat. Seluruh petugas telah melalui simulasi beban kerja untuk memastikan proses pendataan tetap realistis dan terukur.
“Dari hasil simulasi, satu petugas ditargetkan mampu menyelesaikan satu sampai dua satuan lingkungan per minggu. Dengan pengaturan ini, pendataan diyakini dapat selesai tepat waktu,” ungkapnya.
Ateng menegaskan bahwa data Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting bagi perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Untuk itu, ia berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta masyarakat luas agar pelaksanaan sensus berjalan optimal.
“Jika sensus ekonomi berhasil dan datanya akurat, manfaatnya akan sangat besar bagi perencanaan pembangunan ke depan,” tutup Ateng. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini