Jakarta, Sinata.id — Wacana pemungutan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka kembali mencuat setelah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta.
Dalam pernyataannya, Purbaya menyoroti besarnya potensi ekonomi dari jalur pelayaran internasional tersebut. Ia menyebut Indonesia berada di posisi strategis karena Selat Malaka merupakan salah satu jalur perdagangan dan energi paling sibuk di dunia, namun belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi penerimaan dari lalu lintas kapal yang melintas.
Ia bahkan membandingkan dengan skema serupa yang disebut tengah dikaji di Selat Hormuz. Menurutnya, jika dikelola bersama Malaysia dan Singapura, potensi pendapatan dari jalur ini bisa sangat besar, mengingat tingginya volume kapal setiap hari.
Namun, Purbaya juga mengakui bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak sederhana karena melibatkan kepentingan internasional serta sensitivitas geopolitik kawasan.
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Pajak Pelayaran
Menanggapi wacana tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menerapkan tarif atau pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka.
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang menjamin kebebasan navigasi di jalur laut internasional.
Menurutnya, Indonesia tetap berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang terbuka, netral, dan mendukung kelancaran perdagangan global.
Selat Malaka Tetap Jalur Strategis Dunia
Selat Malaka sendiri dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ribuan kapal tanker, kargo, hingga kapal dagang melintas setiap tahunnya, menjadikannya jalur vital bagi perdagangan global.
Meski potensi ekonominya besar, pemerintah menegaskan tidak akan mengambil langkah pemungutan tarif sepihak yang dapat menimbulkan konflik dengan negara lain maupun melanggar hukum internasional. (A07)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini