Jakarta, Sinata.id – Suasana hangat pertemuan para penyuluh pertanian di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (7/3/2026), tak hanya diisi silaturahmi dan buka puasa bersama. Di tengah pertemuan itu, muncul pembahasan serius tentang masa depan beras Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan ekspor beras. Langkah itu dianggap penting menyusul melimpahnya stok beras nasional yang tercatat mencapai 3,53 juta ton hingga akhir Desember 2025.
Menurut Alex, peningkatan produksi harus diimbangi dengan strategi pemasaran yang jelas. Tanpa perencanaan matang, kelebihan stok beras berpotensi menjadi persoalan baru bagi sektor pangan nasional.
Baca juga: Komsi III DPR RI Dorong Restorative Justice untuk Kasus Nabila O’Brien
“Tantangan kita sekarang adalah bagaimana menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan kualitas beras, sehingga mampu bersaing dengan negara produsen lain dalam merebut pasar global,” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Di hadapan para penyuluh, Alex juga menyinggung inovasi yang lahir dari petani Sumatera Barat. Seorang petani inovatif, Ir. Djoni, memperkenalkan metode Sawah Pokok Murah yang dinilai mampu menekan biaya produksi secara signifikan.
Metode tersebut telah diuji coba di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar. Hasil panennya disebut tidak kalah dibanding metode konvensional, meskipun tidak melalui proses pengolahan tanah yang biasanya menjadi komponen biaya terbesar dalam bercocok tanam.
Selain itu, metode ini tidak membutuhkan pupuk kimia maupun penyemprotan pestisida dan fungisida. Bahkan dalam kondisi kemarau, sistem ini tetap dinilai cukup tangguh sehingga dapat mengurangi risiko gagal panen.
Alex menilai inovasi seperti ini menjadi contoh penting bagi upaya efisiensi produksi beras nasional. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun wilayah Sumatera Barat didominasi topografi perbukitan dengan lahan sawah terbatas, daerah tersebut telah lama mampu mencapai swasembada beras.
“Sumatera Barat sudah membuktikan bahwa dengan inovasi, keterbatasan lahan bukan penghalang untuk mandiri dalam produksi beras,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir perwakilan penyuluh pertanian dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, bersama jajarannya juga mengikuti kegiatan tersebut.
Alex menambahkan, penerapan metode Sawah Pokok Murah secara luas di sejumlah daerah seperti Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, dan Dharmasraya menunjukkan potensi besar untuk menurunkan biaya produksi dibandingkan metode yang selama ini digunakan petani.
Namun, persoalan lain masih menjadi pekerjaan rumah. Salah satunya terkait kualitas beras, terutama tingkat patahan atau broken rice yang masih relatif tinggi.
Saat ini, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disebut memiliki kadar patahan sekitar 25 hingga 40 persen. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding beras dari negara produsen di Asia Tenggara yang rata-rata berada di kisaran 5 persen.
Alex menilai persoalan ini membutuhkan campur tangan pemerintah melalui riset yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi.
Jika kualitas beras tak segera ditingkatkan, menurutnya, peluang menembus pasar global akan semakin sulit.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan produksi yang dicanangkan pemerintah, baik melalui perluasan lahan maupun intensifikasi pertanian, harus diimbangi dengan strategi penyerapan hasil panen.
Program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, kata Alex, bisa menghadapi tantangan jika kelebihan produksi tidak memiliki pasar yang jelas.
“Produksi terus meningkat, tetapi daya serap di dalam negeri tidak bertambah signifikan. Jika stok beras semakin melimpah, pertanyaannya: akan disalurkan ke mana? Ini yang perlu segera dijawab,” tegasnya. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini