Info Market CPO
🗓 Update: Kamis, 30 April 2026 |18:09 WIB |Volume: 0.5K • 0.3K • 0.2K DMI • FOB TDUKU • LOCO PARINDU • LOCO KEMBAYAN • LOCO NGABANG • LOCO LUWU
HARGA CPO (WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15312 15225 (KJA) 15400 (AGM) 15450 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15312 15225 (KJA) 15205 15450 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FOB TDUKU
15112 (PRISCOLIN) 14995 (MM) 15000 (AGM) 15250 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14787 14490 (MNA) 14600 (PBI) 15100 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.3K · LOCO KEMBAYAN
14762 14490 (MNA) 14500 (PBI) 15000 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
14947 14490 (MNA) 14600 (PBI) 15100 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Pasar cenderung melemah pada beberapa lokasi LOCO
  • Persaingan harga cukup ketat antar bidder
  • Masih terdapat beberapa grade tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
Nasional

Respons Pelanggaran Etik Kasus Jet Pribadi, Komisi II Akan Awasi Pengelolaan Anggaran KPU

tanggapi pelanggaran etik pemakaian jet pribadi oleh ketua dan anggota kpu, anggota komisi ii dpr ri ahmad doli kurnia tanjung menegaskan komisi ii dpr ri akan memperketat evaluasi terhadap pengelolaan anggaran kpu. 
Ahmad Doli Kurnia Tanjung

Jakarta, Sinata.id – Tanggapi pelanggaran etik pemakaian jet pribadi oleh ketua dan anggota KPU, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan Komisi II DPR RI akan memperketat evaluasi terhadap pengelolaan anggaran KPU.

Doli menilai, meski kasus telah ditangani DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), KPU tetap harus memperbaiki tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran publik.

Advertisement

Katanya, kewenangan Komisi II hanya sebatas evaluasi dan pengawasan anggaran. Untuk itu, jika pimpinan Komisi II menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak KPU dan DKPP, menurutnya agenda itu akan berfokus pada evaluasi agar masalah serupa tidak terulang.

“Kalau pertanyaannya kembali kepada soal Komisi II, ya yang bisa dilakukan oleh Komisi II kan cuma melakukan evaluasi. Kewenangannya kan sampai di situ, kita tidak punya kewenangan untuk menghukum mereka,” ucap Doli pada Parlementaria, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Baca Juga  Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat, Anggaran Malah Turun

 Sedangkan terkait laporan lanjutan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Doli berharap masalah ini tidak berkembang ke ranah pidana.

“Saya secara pribadi berharap ini tidak masuk ke ranah hukum, tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kita berharap begitu,” tandasnya.

Lalu politisi Partai Golkar ini menegaskan pelajaran dari kasus itu, Komisi II perlu lebih rinci memeriksa usulan program dan rincian anggaran dari setiap mitra kerja. Agar penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak awal.

Evaluasi yang lebih detail, menurutnya, penting dilakukan. Agar tahapan pemilu berikutnya berjalan dengan akuntabilitas yang lebih baik.

Sebelumnya, Doli mengatakan, ketika menjabat Ketua Komisi II, pihaknya telah memberikan teguran dalam rapat resmi karena penggunaan private jet dinilai tidak pantas dan berlebihan dalam kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Baca Juga  Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih Menggema, Istana Buka Suara

Teguran tersebut disertai dengan permintaan, agar KPU menyiapkan pertanggungjawaban yang rapi dan transparan.

“Waktu itu kita kasih teguran, mudah-mudahan itu membuat teman-teman itu muncul kesadarannya bahwa memang itu tidak pantas dan tidak boleh lagi diulangi,” tuturnya. (*)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini