Info Market CPO
🗓 Update: Senin, 25 Mei 2026 |18:58 WIB |Volume: 1K • 1K • 0.5K • 0.5K • 0.5K • 0.2K • 0.5K • 0.2K • 2K • 0.5K • 3K DMI • BLW • BLW • FOB TDUKU • FRC TBAYUR • LOCO NGABANG • PARINDU • LOCO KEMBAYAN • FOB TANAH MERAH • LOCO LUWU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 1K · DMI
12333 (EUP) 12000 (WNI/IMT/KJA) 11990 (AGM) 14850 - WD
N4 N4 (N4)
Vol: 1K · BLW
12333 (EUP) 12000 (SMART/BEST/MNA) 11990 (ARM) 14850 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · BLW
12333 (EUP) 12000 (SMART/BEST/MNA) 11990 (ARM) 14850 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FOB TDUKU
12133 (PRISCOLIN) 11800 (WNI) 11790 (AGM) 14650 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FRC TBAYUR
- 11870 (WNI) 8000 (PRCW) 14720 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
11983 (EUP) 11585 (MNA) 10850 (PBI) 14500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K · PARINDU
11893 (EUP) 11510 (MNA) 10850 (PBI) 14500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO KEMBAYAN
11883 (EUP) 11435 (MNA) 10750 (PBI) 14400 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 2K · FOB TANAH MERAH
11933 (EUP) 10000 (LDCI) - 14450 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Tender PTPN didominasi status WD dengan persaingan harga cukup aktif di beberapa lokasi. Tender FOB PALOPO dan LOCO LUWU belum terdapat bidder. Penawaran tertinggi tercatat di DMI dan BLW dengan CTR 14.850, sementara FOB TANAH MERAH berada di level CTR 14.450.
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Regional

Reses DPRD Sumut di Medan Angkat Isu Jalan, Drainase, dan Poskamling

reses dprd sumut di medan angkat isu jalan, drainase, dan poskamling
Reses DPRD Sumut

Medan, Sinata.id – Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima rombongan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumut I dan Sumut II dalam kunjungan reses di Kantor Walikota Medan, Rabu (11/2). Pertemuan difokuskan pada pembahasan persoalan infrastruktur kota, khususnya perbaikan drainase, kondisi jalan, dan penanganan banjir.

Dalam pertemuan itu, pemerintah kota dan para legislator provinsi bertukar masukan terkait kebutuhan pembangunan yang mendesak di Kota Medan. Isu banjir dan jaringan drainase menjadi salah satu topik utama, seiring banyaknya aspirasi warga yang diserap anggota dewan selama masa reses di lapangan.

Advertisement

Rico Waas menyatakan pemerintah kota memerlukan dukungan dan masukan dari DPRD Sumut karena para anggota dewan menerima langsung keluhan dan usulan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Menurutnya, sinergi lintas lembaga diperlukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan perkotaan.

Baca Juga  Pondang Hasibuan: “Integritas Hakim Harus Diukur dengan Sistem yang Objektif, Bukan Bisik-Bisik”

Ia memaparkan, Pemko Medan telah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk tahun 2026. Program tersebut meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPA Terjun, pengembangan sekolah rakyat di kawasan Tuntungan, pembangunan koridor bus rapid transit (BRT), serta pelaksanaan sejumlah program sosial dan ekonomi seperti SPPG dan koperasi Merah Putih. Pemerintah kota juga merencanakan revitalisasi berbagai aset layanan publik, termasuk rumah sakit dan puskesmas.

Selain proyek fisik, Pemko Medan menargetkan penguatan sektor kesehatan dan pendidikan, pengurangan kemacetan lalu lintas, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana. Upaya itu dilakukan melalui pembenahan saluran drainase dan sungai, perbaikan jalan, serta peningkatan kapasitas personel dan peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Baca Juga  Tenaga Ahli DPR Jadi Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi BSPS

Sejumlah aspirasi yang dibawa anggota DPRD Sumut dalam reses juga disampaikan langsung dalam forum tersebut, terutama terkait kerusakan jalan dan titik-titik rawan banjir. Pemerintah kota menyatakan akan menindaklanjuti usulan itu dengan menyesuaikan kewenangan dan skala prioritas program.

Rombongan DPRD Sumut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut H. Salman Alfarisi, didampingi anggota Meryl Rouli Boru Saragih, Dameria Pangaribuan, Benny Harianto Sihotang, Defry Noval Pasaribu, dan M. Faisal. Mereka menyatakan kesiapan mendukung program Pemko Medan, terutama penanganan banjir yang membutuhkan koordinasi lintas daerah dan instansi, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sekitar, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera.

Dalam pertemuan tersebut, para legislator juga menyoroti kembali pengaktifan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di sejumlah wilayah. Mereka mengusulkan agar operasional Poskamling didukung alokasi anggaran khusus. Usulan itu diterima pemerintah kota dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. (A58)

Baca Juga  Bhabinkamtibmas Polsek Dolok Merawan Pantau Pos Satkamling di Dusun IV Rebah

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini