Washington, Sinata.id – Amerika Serikat dan sekutunya bentrok dengan Rusia dan China dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait isu Iran, Kamis (12/3/2026). Perdebatan berfokus pada penerapan kembali sanksi dan pengawasan program nuklir Iran.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menuding Rusia dan China berusaha menghalangi kerja Komite 1737, lembaga pengawas sanksi program nuklir Iran yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1737 tahun 2006. Waltz menyatakan semua anggota PBB wajib menerapkan embargo senjata, melarang transfer teknologi rudal, serta membekukan aset terkait Iran.
Menurut Waltz, upaya Rusia dan China memblokir pembahasan soal Iran dalam komite pimpinan AS bulan ini gagal dengan suara 11-2 dan dua abstain. “Ketentuan PBB yang diberlakukan kembali bukan sewenang-wenang, tetapi dirancang untuk menghadapi ancaman dari program nuklir, rudal, senjata konvensional, dan dukungan Iran terhadap terorisme,” kata Waltz.
Waltz juga menekankan temuan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pekan lalu, bahwa Iran merupakan satu-satunya negara non-senjata nuklir yang memperkaya uranium hingga 60 persen tanpa pengawasan penuh IAEA, karena menolak akses inspeksi. Uranium yang diperkaya hingga 90 persen dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Iran menolak pengawasan IAEA setelah Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018.
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menuduh AS dan sekutunya menciptakan “histeria” terkait dugaan program nuklir Iran untuk membenarkan operasi militer terhadap Teheran dan eskalasi di Timur Tengah. Duta Besar China, Fu Cong, menuding Washington bertindak sebagai “penghasut,” menggunakan kekerasan selama proses negosiasi sehingga upaya diplomatik gagal.
Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menegaskan program nuklir Iran bersifat damai dan menolak tuduhan yang dijadikan dasar sanksi.
Dalam konteks serangan militer, Presiden AS Donald Trump sebelumnya menuduh Iran akan memiliki senjata nuklir dalam waktu dua pekan jika AS tidak menyerang tiga situs nuklir utama pada Juni 2025. Serangan yang terjadi pada 28 Februari 2026 memicu ketegangan lebih lanjut di kawasan.
Inggris dan Prancis mendukung pemberlakuan kembali sanksi, dengan alasan Teheran gagal menanggapi kekhawatiran internasional terkait program nuklir. Prancis menambahkan, cadangan uranium Iran saat ini cukup untuk memproduksi hingga 10 perangkat nuklir.
Rapat DK PBB ini menunjukkan perbedaan tajam antara negara Barat dan sekutu Timur mengenai strategi pengawasan dan tekanan terhadap Iran, dengan implikasi langsung pada stabilitas kawasan Timur Tengah. (A58)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini