Jakarta, Sinata.id – Proses perpindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menunjukkan kemajuan.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menyetujui desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN, dengan target penyelesaian pada 2027 hingga paling lambat semester I 2028.
Persetujuan tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, yang menyebut penandatanganan desain dilakukan Presiden pada pekan lalu.
Menurut Basuki, Prabowo juga memberikan arahan khusus agar bangunan lembaga negara memiliki karakter kuat dan mencerminkan kewibawaan negara.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah 2027, paling lambat semester I 2028,” ujar Basuki dalam keterangannya dikutip dari CNA, Jumat (24/4/2026).
Ia menambahkan, Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan itulah nantinya lahir keputusan-keputusan besar negara.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sendiri sebenarnya telah memasuki tahap kontrak sejak akhir 2025.
Namun pada awal 2026, desain sempat mengalami penyesuaian mengikuti arahan Presiden guna menyempurnakan konsep keseluruhan kawasan pemerintahan baru.
Dalam proses perancangannya, pemerintah melakukan studi banding ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir.
Langkah itu dilakukan untuk menghadirkan desain yang modern dan fungsional, tetapi tetap menampilkan identitas khas Indonesia.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang ikut meninjau lokasi pembangunan mengatakan kompleks parlemen di IKN akan berdiri di kawasan berkontur lebih tinggi dibanding bangunan pemerintahan lain di sekitarnya.
Posisi tersebut dinilai akan memberi kesan megah sekaligus menegaskan simbol kekuatan lembaga negara.
“Calon pembangunan Gedung MPR, DPR, dan DPD sangat bagus. Konturnya tinggi berada di sebelah kiri Istana. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” kata Muzani.
Ia juga menilai perkembangan fisik IKN semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir.
Sejumlah infrastruktur strategis disebut telah rampung, mulai dari Istana Wakil Presiden, bandara, hingga Masjid Negara.
Dengan disetujuinya desain kawasan legislatif dan yudikatif, pembangunan pusat pemerintahan di IKN kini memasuki tahap yang semakin penting.
Kawasan tersebut nantinya akan menjadi tempat berkumpulnya fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam satu wilayah pemerintahan yang terintegrasi.
Jika target pembangunan berjalan sesuai jadwal, maka perpindahan pusat kekuasaan negara ke IKN diperkirakan akan semakin dekat dan memasuki fase nyata dalam dua tahun ke depan. (A08)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini