Pematangsiantar, Sinata.id – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) Simalungun di bawah naungan Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu (GKSB) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, yang diduga telah menistakan etnis Simalungun.
Ketua Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI), Jan Wiserdo Saragih, menyampaikan sejumlah alasan yang melatarbelakangi aksi yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.
Menurutnya, Wesly Silalahi diduga bersikap anti terhadap suku Simalungun. Salah satunya Walikota tidak mau menghadiri undangan lembaga adat Simalungun selama masa kampanye pilkada, serta tidak mengenakan pakaian adat Simalungun dalam perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
Jan Wiserdo mengutarakan Kota Pematangsiantar memiliki hubungan historis yang erat dengan suku Simalungun. Dia juga mengatakan, salah satu tuntutan yang akan disampaikan adalah penempatan Sekretaris Daerah (Sekda) dari kalangan Simalungun.
“Salah satu tuntutannya nanti, Sekretaris Daerah (Sekda) harus dari Simalungun,” ujar Jan Wiserdo Saragih, Jumat (31/10/2025).
Ketua Ikatan Keluarga Islam Simalungun (IKEIS), Lisman Saragih. Ia menilai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kota merupakan bentuk pengkaburan terhadap identitas dan eksistensi etnis Simalungun.
“Ini sudah diagendakan, untuk jangka sekian puluh tahun ke depan. Kalau saya melihat, mudah-mudahan salah itu ya, karena sudah dilakukan mereka berulang-ulang,” ucap Lisman.
Sementara itu, Ketua Demi Bangsa Simalungun (Demban), Juni Saragih, memaparkan komitmen organisasinya untuk membela dan melestarikan identitas Simalungun. Ia menyatakan kesiapan massa untuk bergabung dalam aksi yang digalang GKSB.
“Demban Simalungun menyiapkan massa untuk melakukan aksi dan sudah komitmen dengan GKSB,” tutur Juni.
Sebelumnya, Pemko Pematangsiantar menggelar acara lari “Agak Lari Kelen” dalam rangkaian Gempita Kemerdekaan pada Minggu (10/8/2025) di Lapangan Adam Malik.
Acara tersebut menuai protes karena latar atau backdrop yang digunakan menampilkan ornamen budaya suku lain, bukan Simalungun.
Sebagai bentuk protes, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Gemapsi) memajang lima karangan bunga di trotoar depan Balai Kota Pematangsiantar pada Senin (1/9/2025). Karangan bunga itu dianggap sebagai simbol duka atas pengkaburan etnis Simalungun.
Sedangkan IKEIS telah melayangkan surat kepada DPRD Kota Pematangsiantar, Rabu (24/9/2025), meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan penistaan dan penghinaan terhadap etnis Simalungun. (SN14)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini