Mengkonstruksi Ruang Publik Beradab di Era Polarisasi Digital

Oleh: Zanniro Sururi Hasibuan M.Sos
Dosen STAI SAMORA Pematangsiantar

Hidup manusia saat ini kebanyakan diawali dengan membuka gawai dan langsung terpapar sunami informasi, berita viral, meme politik, hingga perdebatan sengit di kolom komentar.

Media sosial yang tadinya menjanjikan demokrasi digital, kini justru menjadi arena gladiator modern tempat orang saling serang dengan kata-kata tajam.

Polarisasi bukan sekadar perbedaan pendapat, namun jurang yang semakin dalam memisahkan kelompok masyarakat hingga sulit menemukan titik temu.

Algoritma media sosial memperparah kondisi ini dengan mengurung manusia dalam filter bubble gelembung informasi yang hanya menampilkan konten sesuai preferensi.

Hasilnya, hanya mendengar gema pendapat sendiri, sementara suara berbeda dianggap menjadi ancaman. Fenomena ini menciptakan paradoks berbahaya, di era ketika informasi seharusnya membebaskan, justru terpenjara dalam silo-silo ideologis.

Seseorang yang mendukung kebijakan A tidak lagi sekadar berbeda pandangan dengan pendukung kebijakan B, tetapi dianggap musuh yang harus dilawan.

Dampaknya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pertemanan retak karena perbedaan politik. Keluarga terbelah akibat pilihan pemimpin yang berbeda. Diskusi publik berubah menjadi pertarungan ego, bukan pencarian kebenaran.

Yang lebih mengkhawatirkan, narasi kebencian menemukan lahan subur di tengah polarisasi ini, diperparah dengan lontaran pupuk yang mengandung ego yang tidak ingin kalah dan merasa pendapatnya paling benar. Hal ini membuat digital enviroment menjadi ketakutan bagi sebagian orang ataupun sebaliknya.

Namun, kita tidak boleh menyerah pada determinisme teknologi. Ruang publik yang beradab tetap bisa dibangun, bahkan di tengah gempuran digital. Kuncinya adalah mengembalikan prinsip-prinsip dasar dialog yang konstruktif.

Ketika seseorang berbeda pendapat, alih-alih langsung melabeli mereka sebagai bodoh, tersesa, atau tidak rasional cobalah bertanya dengan tulus. Mengapa ia berpikir demikian? Pengalaman apa yang membawanya ke kesimpulan ini?

Empati bukan berarti kita harus setuju dengan pandangan yang bertentangan dengan nilai kita, tetapi mengakui bahwa di balik setiap keyakinan ada manusia dengan narasi hidupnya sendiri yang sama kompleksnya dengan kita.

Dalam praktiknya, ini berarti menahan refleks defensif yang dimiliki, mengesampingkan ego sejenak, dan memberi ruang bagi kemungkinan bahwa tidak memiliki gambaran lengkap.

Hanya dengan mendengarkan seperti ini, dialog bisa bergerak dari pertarungan untuk menang menjadi pencarian bersama akan pemahaman yang lebih
dalam.

Melatih kembali kemampuan mendengarkan dengan empati, salah satu keterampilan yang ironisnya punah di era manusia yang ingin berkomunikasi dan didengar.

Mendengarkan, sejatinya bukan sekadar menunggu giliran bicara sambil menyusun argumen balasan di kepala. Melainkan upaya sungguh-sungguh memahami perspektif orang lain dari sudut pandang mereka, lengkap dengan konteks hidup, pengalaman, dan ketakutan yang membentuk pandangan itu.

Literasi digital menjadi keterampilan wajib abad ini. Kita harus mampu membedakan fakta dan opini, mengidentifikasi hoaks, serta memahami cara kerja algoritma.

Pendidikan literasi digital tidak cukup hanya di sekolah, tetapi harus menjadi gerakan masif melibatkan keluarga, komunitas, dan media. Platform digital perlu mengambil tanggung jawab lebih
besar. Algoritma yang memprioritaskan engagement di atas segalanya harus direformasi.

Platform wajib transparan tentang cara mereka menampilkan konten dan memberikan pengguna kontrol lebih besar atas informasi yang mereka terima. Regulasi yang melindungi
ruang digital dari ujaran kebencian tanpa mengekang kebebasan berekspresi juga mendesak diperlukan.

Pentingnya teladan dari figur publik. Pemimpin politik, tokoh agama, influencer, dan jurnalis memiliki pengaruh besar dalam membentuk wacana publik. Ketika mereka menunjukkan contoh dialog yang santun dan berbasis argumen, bukan serangan personal, masyarakat akan mengikuti.

Sebaiknya kembali pada kesadaran bahwa di balik setiap akun media sosial, ada manusia dengan perasaan, harapan, dan kerentanan. Anonimitas internet
sering membuat kita lupa bahwa kata-kata kita memiliki konsekuensi nyata.

Membangun ruang publik yang beradab di era digital bukan utopia. Ia adalah
keniscayaan jika ingin demokrasi kita tetap sehat. Polarisasi tidak akan hilang dengan sendirinya, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya menghancurkan tatanan sosial kita.

Baiknya memilih dialog ketimbang debat kusir, menahan diri dari menyebarkan konten yang memecah belah baiknya meletakkan batu bata untuk ruang publik yang lebih beradab.

Masa depan keberadaban digital ada di genggaman manusia itu sendiri. Bagaimana kontrol jari jemari dalam bertindak di dunia maya. Pertanyaannya: akankah kita memilih untuk menjadi bagian dari solusi, atau justru memperdalam masalah?

Harapannya manusia mampu akan perbedaan pikiran/ide, pengetahuan, budaya, agama atau perbedaan lainnya.

Mengkonstruksi ruang publik yang beradab di era polarisasi digital adalah jihad peradaban yang dimulai dari diri sendiri ketika memilih untuk memverifikasi sebelum menyebarkan, menahan jari dari mengetik kata-kata yang melukai, berani mengakui kesalahan dan belajar dari sudut pandang berbeda.

Setiap individu yang memilih keberadaban adalah benih perubahan dalam ekosistem digital yang lebih besar. Polarisasi mungkin tidak akan hilang sepenuhnya, tetapi tidak harus mendefinisikan dan memahami ego manusia itu sendiri.

Masa depan ruang publik bergantung pada pilihan dan keputusan yang dibuat. Akankah menjadi agen perpecahan yang dimanfaatkan algoritma, atau menjadi pembangun jembatan yang mengembalikan makna sejati dari media sosial sebagai ruang bersama untuk saling memahami, bukan saling menghancurkan. (*)

Advertisement