Tangsel – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong pemanfaatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar semakin optimal dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Menurutnya, potensi penyaluran KUR yang diperkirakan mencapai sekitar Rp300 triliun pada tahun 2026 harus dikelola secara lebih efektif agar penerima manfaatnya semakin luas.
“Kami berharap program KUR ke depan bisa dikelola dengan lebih baik. Dana yang jumlahnya kurang lebih Rp300 triliun pada 2026 itu harus bisa diserap lebih luas, terutama oleh penerima baru, termasuk pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan,” kata Saleh.
Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin kunjungan kerja reses Tim Komisi VII DPR RI di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (5/3/2026).
Saleh menilai pemerintah daerah memiliki peran penting untuk membantu memperluas akses pelaku usaha terhadap program pembiayaan tersebut. Salah satunya dengan melakukan pendataan dan rekrutmen calon penerima KUR secara lebih terstruktur.
Ia menyarankan agar proses penjaringan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah kota dengan para camat dan lurah di seluruh wilayah Tangerang Selatan.
Melalui mekanisme itu, pelaku UMKM dapat diminta menyusun proposal usaha yang nantinya akan melalui proses seleksi dan penyempurnaan sebelum diajukan lebih lanjut.
“Pelaku UMKM bisa diminta menyiapkan proposal usaha. Proposal tersebut kemudian disaring terlebih dahulu. Jika masih kurang baik, bisa diperbaiki, dan jika belum tepat, mereka juga bisa diberikan edukasi agar lebih siap,” jelas politisi dari Partai Amanat Nasional tersebut.
Setelah proposal dinilai layak, dokumen tersebut dapat diajukan secara kolektif kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, untuk selanjutnya diproses melalui lembaga keuangan penyalur KUR.
Saleh menjelaskan, sejumlah bank yang selama ini menyalurkan KUR antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, serta Bank Syariah Indonesia.
Melalui dukungan pembiayaan tersebut, para pelaku UMKM diharapkan dapat memperkuat modal usaha sekaligus memperluas skala bisnisnya.
Baca juga: Kesiapan Hadapi Bencana di Sumbar Disorot, Infrastruktur Kodam hingga Dana Darurat Dibahas
Ia juga menilai minat masyarakat terhadap program KUR selama ini cukup tinggi. Hal itu sejalan dengan meningkatnya kebutuhan permodalan bagi pelaku UMKM di berbagai daerah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penyaluran KUR semakin efektif dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini