Info Market CPO
πŸ—“ Update: Selasa, 5 Mei 2026 |14:54 WIB |Volume: 0.5K β€’ 0.3K β€’ 0.2K β€’DMI β€’ LOCO NGABANG β€’ LOCO PARINDU β€’ LOCO KEMBAYAN β€’ LOCO LUWU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K Β· DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K Β· DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K Β· LOCO NGABANG
15260 14693 14800 15275 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K Β· LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.3K Β· LOCO KEMBAYAN
15075 14693 14700 15175 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K Β· LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi pada transaksi DMI
  • Segmen LOCO masih dalam tekanan harga
  • Belum ada transaksi pada beberapa titik lokasi
πŸ‘₯Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
Pematangsiantar

HKBP Serukan Tolak Bantuan dari Korporasi Perusak Lingkungan

hkbp serukan tolak bantuan dari korporasi perusak lingkungan
Bencana banjir. ist

Pematangsiantar, Sinata.id – Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menyampaikan imbauan kepada umat dan jajaran pelayan gereja agar tidak menerima dukungan dalam bentuk apa pun dari perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Seruan disampaikan sebagai respons atas meningkatnya bencana ekologis di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera Utara.

Advertisement

Melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di akun Instagram Kantor Pusat HKBP pada Selasa (2/12), Pdt Victor Tinambunan menyatakan bahwa lembaga gereja harus mengambil posisi moral yang tegas dalam isu kelestarian alam.

β€œGereja tidak sepantasnya berkompromi dengan kepentingan yang bertentangan dengan keadilan serta kelestarian ciptaan. HKBP harus berdiri sebagai suara yang jelas menolak praktik merusak lingkungan,” tulisnya dalam pernyataan tersebut.

Baca Juga  Dua Perda Strategis di Siantar Akan Segera Lahir

Ia juga menyebutkan bahwa larangan dukungan tersebut termasuk terhadap bantuan dari korporasi, di antaranya PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Sejalan dengan dorongan moral tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya juga telah mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan penghentian operasional TPL.

Langkah ini menyusul konflik agraria berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat adat di kawasan Buntu Panaturan, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Usulan itu disampaikan Bobby dalam pertemuannya dengan Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (24/11).

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan perlunya kajian menyeluruh terkait aktivitas perusahaan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Baca Juga  Joe Frisco Johan Divonis Penjara Seumur Hidup atas Pembunuhan Mutia

β€œPersoalan TPL harus dibicarakan bersama. Jika diperlukan, rekomendasi penutupan dapat kita ajukan,” ujarnya saat pertemuan.(SN8)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini