Jakarta, Sinata.id – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali jadi sorotan publik setelah mengumumkan kebijakan penyaluran anggaran besar langsung ke setiap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa melalui perantara pemerintah daerah (pemda). Langkah ini merupakan bagian dari strategi baru pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi sekaligus memastikan aliran dana benar-benar menyentuh kebutuhan gizi masyarakat.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat, 27 Februari 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa sebagian besar dari total pagu anggaran sebesar Rp268 triliun dialokasikan langsung ke satuan-satuan layanan gizi lokal yang disebut SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). “Sekitar 93 persen dana kita salurkan langsung ke SPPG-SPPG, sehingga setiap dapur MBG bisa menerima sekitar Rp500 juta per hari,” ujar Dadan di Jakarta.
Pola distribusi ini sengaja dirancang tanpa melalui jalur birokrasi Pemda dengan tujuan mempercepat laju perputaran anggaran di tingkat bawah. Hingga kini, sekitar Rp36 triliun dari total dana telah beredar di berbagai pelosok negeri, bergerak dari Sabang sampai Merauke dan diproyeksikan terus meningkat seiring bertambahnya unit SPPG yang aktif.
“Ini adalah model baru yang kita adopsi, tanpa satu rupiah pun dana melalui pemerintah daerah. Uang ini langsung beredar secara nyata di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” jelas Dadan.
Baca Juga: Jack Dorsey Umumkan PHK Besar-Besaran di Block, Lebih dari 4.000 Pekerja Terkena Dampak
Keputusan penyaluran langsung ini juga memiliki strategi untuk menyerap produksi lokal dari petani dan pelaku usaha mikro di daerah, sehingga tidak hanya mendukung konsumsi gizi sekolah tetapi juga meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan domestik. Hal ini secara tidak langsung diyakini memberi dampak positif pada sektor pertanian dan ekonomi pedesaan.
Beberapa pelaku usaha lokal bahkan melaporkan kenaikan permintaan produk mereka sejak kebijakan ini berjalan. BGN mengklaim bahwa model penyaluran langsung ini membantu meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), sebuah indikator penting dalam perekonomian agraris, dari sekitar angka 102 menjadi 125 dalam beberapa bulan terakhir, sebuah pertumbuhan yang dinilai memberi ruang lebih besar bagi kesejahteraan petani.
Namun demikian, skema besar anggaran ini juga memicu perdebatan di publik dan parlemen terkait efisiensi pengawasan, mekanisme akuntabilitas, serta dampaknya terhadap anggaran daerah yang selama ini menjadi pihak penyalur. Pihak BGN menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program MBG agar sesuai dengan aturan dan manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini