Info Market CPO
🗓 Update: Jumat, 8 Mei 2026 |15:34 WIB |Volume: 0.5K • 0.2K • 2.6K DMI • LOCO NGABANG • LOCO KEMBAYAN • LOCO PARINDU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (TON) 15131 (AGM) 15275 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15100 (IMT/KJA) 15131 (AGM) 15275 KJA ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K · LOCO NGABANG
14782 14675 (MNA) 14500 (PBI) 14925 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K · LOCO KEMBAYAN
14772 14525 (MNA) 14400 (PBI) 14825 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14782 14600 (MNA) 14500 (PBI) 14925 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP masih mendominasi pada beberapa titik LOCO
  • Persaingan harga di DMI berlangsung ketat
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
News

Angka Kecelakaan Tinggi, Saadiyah Minta Perhatian Serius Pemerintah

angka kecelakaan tinggi, saadiyah minta perhatian serius pemerintah
Ilustrasi (AI)

Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi V DPR RI, Saadiyah Uluputty, menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut sudah berada pada level mengkhawatirkan dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurut Saadiyah, keselamatan di jalan raya harus menjadi isu utama yang segera dibenahi secara sistematis. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Korps Lalu Lintas Polri.

Advertisement

Ia mengungkapkan, dengan jumlah penduduk sekitar 287 juta jiwa, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia tergolong tinggi. Pada 2025, tingkat kecelakaan bahkan mencapai 26,33 kasus per 100 ribu penduduk.

Data kecelakaan juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada 2024 tercatat sekitar 152 ribu kasus kecelakaan. Sementara pada 2025, berdasarkan data Kepolisian RI, jumlahnya naik menjadi 155.433 kejadian dengan korban meninggal dunia mencapai 75.550 orang.

Baca Juga  Warga Bangun Jembatan Roboh Hubungkan Dua Desa di Simalungun

Saadiyah menilai angka tersebut jauh melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan, batas kematian akibat kecelakaan ditargetkan hanya 9,53 per 100 ribu penduduk.

Ia menegaskan, kesenjangan antara target dan realisasi saat ini sangat besar, bahkan hampir tiga kali lipat dari target nasional yang telah ditetapkan.

Selain itu, tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia juga dinilai masih jauh dari standar keselamatan global yang ditetapkan World Health Organization (WHO). Standar global berada di bawah 10 kematian per 100 ribu penduduk, sementara Indonesia masih berada pada angka 26,33.

Menurut Saadiyah, kondisi ini menunjukkan bahwa risiko kematian di jalan raya masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan membutuhkan langkah penanganan yang lebih agresif.

Baca Juga  Alex Desak Bapanas Segera Salurkan Bapang Jelang Lebaran

Ia juga mengingatkan bahwa momentum arus mudik tidak boleh sekadar dipandang sebagai rutinitas tahunan. Perjalanan masyarakat saat mudik, kata dia, menyangkut keselamatan dan nyawa para pengguna jalan.

Karena itu, Saadiyah mendorong adanya perubahan pendekatan dalam kebijakan transportasi. Ia menilai pemerintah perlu beralih dari sekadar mengatur lalu lintas menjadi memastikan keselamatan para pengguna jalan.

Untuk menekan angka kecelakaan, Saadiyah mengusulkan sejumlah langkah kebijakan. Salah satunya adalah memprioritaskan upaya pengurangan tingkat keparahan kecelakaan.

Selain itu, pengawasan terhadap kecepatan kendaraan di ruas jalan berisiko tinggi juga perlu diperketat. Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan penggunaan perlengkapan keselamatan, terutama bagi pengendara sepeda motor.

Di sisi lain, Saadiyah mengapresiasi langkah pemerintah yang memperketat pembatasan perjalanan mudik jarak jauh serta memperluas kapasitas program mudik gratis bagi masyarakat.

Baca Juga  Komisi V DPR Tinjau Tol Jakarta–Cikampek, Soroti Pembatasan Truk Logistik

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan risiko kecelakaan.

Ia berharap sinergi antara DPR dan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, terus diperkuat dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia. (A18)

Sumber: Parlementaria

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini