Sumedang, Sinata.id – Upaya pembenahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terus didorong agar lembaga pendidikan kedinasan tersebut benar-benar meninggalkan citra lama yang identik dengan praktik kekerasan.
Katanya, pembinaan praja diharapkan lebih menitikberatkan pada pendidikan akademik, pembentukan karakter, serta relasi yang sehat antara senior dan junior.
Anggota Komisi II DPR RI, Andar Amin Harahap, menilai IPDN memiliki posisi penting dalam menyiapkan calon aparatur pemerintahan yang akan bertugas langsung melayani masyarakat. Karena itu, proses pendidikan di kampus tersebut harus mampu membentuk pamong praja yang profesional dan berintegritas.
“IPDN ini tentu memiliki nilai yang sangat strategis. Di sinilah kader-kader pemerintahan ditempa sehingga nantinya setelah lulus dapat memberikan yang terbaik, khususnya dalam bidang pemerintahan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat,” kata Andar saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kampus IPDN di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026).
Politikus Fraksi Partai Golkar itu menegaskan bahwa pola pembinaan lama yang berpotensi memunculkan praktik negatif sudah seharusnya ditinggalkan. Ia berharap hubungan antara senior dan junior di lingkungan kampus diarahkan menjadi lebih konstruktif.
“Ke depan harus lebih baik. Pola-pola lama ditinggalkan. Sudah tidak waktunya lagi ada budaya kekerasan. Hubungan senior dan junior harus saling membina dan saling mengingatkan agar lebih positif,” tegas Andar yang juga merupakan alumni sekolah kedinasan tersebut.
Ia juga mengingatkan para praja agar memanfaatkan masa pendidikan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membangun karakter. Dengan pembinaan yang tepat, para lulusan IPDN diharapkan mampu menjadi pamong praja yang hadir sebagai pelayan sekaligus pengayom masyarakat.
Hal senada disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri bersama pimpinan IPDN saat ini sedang melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan di kampus tersebut.
Perubahan itu meliputi proses penerimaan praja, penyempurnaan kurikulum, hingga pola pembinaan di dalam lingkungan kampus.
“Sudah ditinggalkan masa lalu yang lekat dengan stigma kekerasan. Kami fokus pada penguatan akademik serta pembinaan yang menyiapkan calon abdi negara dan pamong praja yang andal,” ujar Bima. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini