Sinata.id – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem resmi menyurati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta dukungan bantuan dunia dalam penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh.
Langkah tersebut ditempuh di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung dan menjadi sorotan pemerintah pusat terkait mekanisme serta kewenangan permintaan bantuan dari luar negeri.
Pemerintah pusat mulai mencermati langkah Mualem. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya belum membaca secara rinci isi surat tersebut.
Tito menyampaikan, pemerintah pusat akan lebih dahulu mempelajari substansi permohonan tersebut, termasuk menelaah apakah kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengajukan bantuan internasional, di tengah klaim pemerintah bahwa penanganan bencana dapat dilakukan secara mandiri.
“Saya belum membaca suratnya. Nanti kita pelajari dulu, termasuk bentuk bantuan yang dimaksud seperti apa,” kata Tito, Selasa (16/12/2025).
Baca Juga: UMKM Terdampak Bencana Bisa Tunda Cicilan KUR dan Ajukan Kredit Baru
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah kepala negara telah menghubunginya secara langsung dan menawarkan bantuan internasional untuk penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November lalu.
Namun, Prabowo memastikan seluruh tawaran tersebut ditolak secara sopan.
Ia menegaskan Indonesia memiliki kemampuan, sumber daya, serta pengalaman dalam menangani bencana berskala besar tanpa harus bergantung pada bantuan luar negeri.
“Banyak pimpinan negara menelepon, ingin mengirim bantuan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian mereka, tapi Indonesia mampu menangani ini,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (15/12/2025).
Presiden juga menanggapi desakan publik terkait penetapan status bencana nasional.
Menurutnya, fokus pemerintah bukan pada status administratif, melainkan pada percepatan penanganan di lapangan.
Ia menekankan bahwa ribuan personel telah dikerahkan untuk membantu pemulihan wilayah terdampak.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Pemulihan Banjir dan Longsor di Aceh–Sumatera Butuh Waktu hingga Tiga Bulan
Sementara itu, Pemerintah Aceh mencatat tingginya partisipasi lembaga kemanusiaan dan relawan dalam proses pemulihan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebut saat ini terdapat 77 lembaga dengan total 1.960 relawan yang aktif terlibat dalam penanganan dampak bencana.
Data tersebut tercatat dalam Desk Relawan BNPB serta Posko Penanganan Bencana Aceh.
Keterlibatan relawan berasal dari organisasi nirlaba lokal, nasional, hingga internasional, dan diperkirakan akan terus bertambah seiring kebutuhan di lapangan.
“Berbagai kebijakan strategis untuk pemulihan Aceh terus kami jalankan di bawah supervisi pemerintah pusat. Kami mengajak semua pihak untuk tetap bersatu agar Aceh bisa bangkit dan pulih lebih kuat pascabencana,” kata Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025). [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini