Jakarta, Sinata.id – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
Peneliti Ekonomi CELIOS, Jaya Darmawan, menilai pergantian pimpinan lembaga tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan apabila akar masalah tata kelola yang memicu terjadinya penyimpangan tidak segera dibenahi.
“Skandal korupsi di BGN membongkar buruknya tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Ini merupakan bukti kegagalan sistemik di tubuh BGN,” ujar Jaya saat dikonfirmasi Sinata.id, Jumat (5/6/2026).
MBG Dinilai Berpotensi Membebani APBN
Selain menyoroti aspek tata kelola, Jaya juga mengingatkan bahwa program MBG memiliki konsekuensi fiskal yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, program tersebut berpotensi mendorong peningkatan defisit APBN hingga mencapai 3,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) apabila tidak dikelola secara efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menilai adanya ketidaksesuaian antara anggaran per porsi dengan kualitas makanan yang diterima di lapangan dapat membuka ruang bagi praktik pencarian rente (rent seeking) dan penyalahgunaan anggaran.
“Ketidaksesuaian antara biaya yang dialokasikan dan kualitas layanan yang diterima masyarakat berpotensi menciptakan celah korupsi yang lebih luas,” katanya.
Soroti Risiko Distribusi dan Ketergantungan Impor
Jaya turut menyoroti berbagai risiko lain dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari distribusi yang tidak merata hingga potensi keracunan pangan pada peserta didik.
Selain itu, ia menilai perlindungan terhadap produsen lokal masih minim karena sebagian bahan baku program berpotensi bergantung pada produk impor.
Karena itu, CELIOS mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi pangan lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh petani, peternak, dan pelaku usaha dalam negeri.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini