Info Market CPO
🗓 Update: Rabu, 20 Mei 2026 |18:50 WIB |Volume: 0.5K • 2.6K • 0.5K • 0.5K • 0.2K DMI • FOB PALOPO • DMI • DMI • LOCO PARINDU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
- 14500 (IMT) 12100 (IBP) 15500 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
N4 N4 (N4)
Vol: 0.5K · DMI
- 14500 (IMT) 12100 (IBP) 15500 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
- 14500 (IMT) 12100 (IBP) 15500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
- 11010 (MNA) - 15150 WD
Catatan Pasar
  • Tender PTPN didominasi status WD. Tender DMI mencatat CTR di level 15.500 dengan bidder IMT, IBP, dan PAA. Tender FOB PALOPO belum terdapat bidder. Tender LOCO PARINDU mencatat penawaran MNA di level 11.010 dengan CTR 15.150.
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Regional

Bupati Nias Selatan Ikuti Rakor Virtual Bersama Satgas PRR Kemendagri

bupati nias selatan ikuti rakor virtual bersama satgas prr kemendagri
Bupati Nias Selatan saat ikuti rakor virtual (ft: dok komdigi)

Teluk Dalam, Sinata.id – Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara virtual bersama Kepala Satuan Tugas Nasional Satgas PRR Kementerian Dalam Negeri, Kamis (21/5/2026).

Rakor yang digelar melalui aplikasi Zoom tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Sorake Km 5, Teluk Dalam.

Advertisement

Dalam kegiatan itu, Bupati didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, di antaranya staf ahli, para asisten, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan, serta Sekretaris Dinas Pertanian.

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam pelaksanaan program serta kebijakan yang menjadi fokus Satgas PRR Kemendagri.

Baca Juga  Pelindo Regional 1 Siap Hadapi Lonjakan Penumpang Menjelang Nataru

Kehadiran Bupati Nias Selatan dalam rakor itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung berbagai langkah strategis pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Melalui forum koordinasi tersebut, diharapkan komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian dapat berjalan efektif sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani dengan solusi yang tepat.

Selain itu, sebutnya, rakor juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan. (SN13)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini