Jakarta, Sinata.id – Sebuah unggahan di media sosial TikTok beredar dan mengklaim Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mempersilakan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan Indonesia.
Unggahan tersebut muncul setelah beredarnya surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI terkait sejumlah hambatan investasi di Indonesia.
Konten itu diunggah akun TikTok @viralinbae_ pada Kamis (14/5/2026). Dalam unggahan tersebut ditampilkan foto Purbaya mengenakan jas berlatar biru bertuliskan KSSK dengan narasi:
“Kalau tidak cocok dengan kebijakan kita, silakan cari negara lain.”
Pengunggah juga menambahkan keterangan bahwa pernyataan tersebut disebut sebagai respons pemerintah terhadap keluhan investor terkait pungutan liar dan hambatan investasi di Indonesia.
Hingga Senin (18/5/2026), unggahan tersebut telah ditonton sekitar 14,8 ribu kali serta mendapat ratusan interaksi dari pengguna media sosial.
Namun, setelah dilakukan penelusuran fakta, klaim tersebut dipastikan tidak benar atau hoaks.
Penelusuran menggunakan metode reverse image dan pencarian kata kunci di mesin pencari tidak menemukan sumber resmi maupun media kredibel yang memuat pernyataan Purbaya sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut.
Sebaliknya, sejumlah media nasional melaporkan bahwa Kementerian Keuangan telah membantah kabar tersebut.
Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menegaskan bahwa berita yang menyebut Purbaya mempersilakan investor asing mencari negara lain merupakan informasi palsu.
“Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” demikian pernyataan resmi PPID Kementerian Keuangan.
Pihak Kemenkeu juga menegaskan bahwa Purbaya tidak pernah menyampaikan pernyataan agar investor asing meninggalkan Indonesia.
Klarifikasi serupa turut disampaikan melalui akun Instagram resmi @kemenkeu.prime yang menyebut informasi tersebut sebagai hoaks dan mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyebaran informasi palsu yang mencatut pejabat negara.
Kemenkeu meminta masyarakat memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi di media sosial.
Sebelumnya, Kamar Dagang China di Indonesia memang menyampaikan sejumlah keluhan terkait iklim investasi di Indonesia melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa poin yang disoroti antara lain rencana kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara, hingga berbagai hambatan birokrasi.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan DHE SDA tetap memperhatikan kondisi dunia usaha dan terdapat sejumlah pengecualian bagi perusahaan tertentu.
Menurutnya, hubungan investasi antara Indonesia dan China bersifat timbal balik sehingga komunikasi kedua pihak harus dilakukan secara proporsional.
“Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis tidak legal. Saya minta diperbaiki dan mereka berjanji akan memperingatkan pihak terkait. Jadi ini sebenarnya hubungan dua arah,” ujar Purbaya di Jakarta.
Kementerian Keuangan juga mengimbau masyarakat agar melaporkan informasi yang diduga hoaks melalui layanan resmi Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email resmi Kemenkeu, maupun situs www.kemenkeu.go.id. (A02)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini