Jakarta, Sinata.id – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau “bedah rumah” kembali ditegaskan sebagai salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyebut pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan hingga 3 juta rumah layak huni sampai 2029. Setiap tahun, program tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 400 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia.
“BSPS ini bersifat stimulan, bukan bantuan penuh. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat untuk memperbaiki rumah secara mandiri,” ujarnya saat penyerahan bantuan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, bantuan diserahkan secara simbolis kepada penerima di Lombok Timur dan akan dilanjutkan secara bertahap di wilayah lain di NTB berdasarkan data yang telah diverifikasi.
Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, setiap unit rumah memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta.
Rinciannya, Rp17,5 juta digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Penyaluran dana dilakukan langsung kepada penyedia material dan pekerja guna menjaga transparansi.
Sari menegaskan, program ini mengedepankan semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat. Jika biaya renovasi melebihi bantuan, penerima didorong menambah secara swadaya.
Ia menilai perbaikan rumah tidak hanya berdampak pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, kesehatan keluarga, serta produktivitas ekonomi.
Untuk tahun ini, alokasi BSPS di Pulau Lombok mencapai sekitar 1.400 unit, dengan sekitar 350 unit di antaranya berada di Lombok Timur.
Sari juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan program-program pro-rakyat, termasuk BSPS.
Menurutnya, kesinambungan kebijakan menjadi kunci percepatan pembangunan nasional.
Ia berharap program ini dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mendorong kemandirian daerah di NTB. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini