Tapanuli Tengah, Sinata.id — Kasus dugaan penganiayaan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Padang Masiang, Kecamatan Barus, resmi dilaporkan ke Polres Tapanuli Tengah (Tapteng), pada Kamis (30/4/2026).
Korban, Henra Hutauruk (47), diduga menjadi korban pemukulan saat menghadiri rapat di Kantor Camat Barus pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.
Kuasa hukum korban, Daniel Lumbantobing, SH, dan Three One Gulo, SH, MH, menyampaikan bahwa klien mereka saat itu tengah menjalankan tugas resmi sebagai pejabat publik dalam forum pemerintahan.
“Klien kami menjalankan tugas dan kewenangannya secara sah dalam forum resmi. Namun justru menjadi korban tindakan penganiayaan yang tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga mencederai wibawa pemerintahan serta ketertiban umum,” ujar kuasa hukum.
Mereka menilai peristiwa tersebut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 466 juncto Pasal 262 KUHP dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/155/IV/2026/SPKT/RES TAPTENG/POLDASU tertanggal 30 April 2026. Laporan diajukan oleh istri korban, Novelita Tarihoran.
Berdasarkan keterangan pelapor, peristiwa bermula saat rapat membahas program jaminan hidup (jadup) yang dihadiri pihak kecamatan, kelurahan, serta masyarakat. Suasana rapat kemudian memanas hingga terjadi adu mulut antar peserta.
Keributan tersebut diduga berujung pada aksi kekerasan. Korban disebut dianiaya oleh sejumlah orang di dalam Kantor Camat Barus dengan cara dipukul pada bagian kepala dan tubuh.
Akibat kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka, antara lain bengkak di bagian kepala dan leher belakang, luka gores di tangan, serta nyeri di dada. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Pandan untuk mendapatkan perawatan medis.
Selain dugaan penganiayaan, pelapor juga melaporkan adanya dugaan persekusi atau pemaksaan terhadap korban. Massa disebut meminta korban menjalani tes narkoba atau tes urine.
Korban sempat dibawa ke Polsek Barus, lalu diarahkan ke Polres Tapteng untuk menjalani tes tersebut. Namun, pihak keluarga menyatakan keberatan dan menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pemaksaan.
“Laporan ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai upaya penegakan hukum serta perlindungan terhadap martabat aparatur negara,” ujar kuasa hukum Henra. (SN16)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini