Jakarta, Sinata.id – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meminta Fraksi PDIP di DPR untuk mengkritisi langkah Bupati Malang, HM Sanusi, yang melantik anak kandungnya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
Hasto menilai langkah tersebut berpotensi melangkahi prinsip meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Fraksi PDIP kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Karena bagaimanapun juga, sistem meritokrasi harus dibangun. Kita tidak bisa mengedepankan hal-hal di luar prinsip tersebut,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Menurutnya, pelantikan tersebut dinilai kurang adil dan tidak elok di mata publik.
“Jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Kalau dalam ungkapan Jawa, ini ‘kurang elok’. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas,” ujarnya.
Pelantikan 447 Pejabat di Pemkab Malang
Sebelumnya, Sanusi melantik sebanyak 447 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang pada Senin (13/4/2026).
Salah satu pejabat yang dilantik adalah Ahmad Dzulfikar Nurrahman, yang merupakan putra kandung Sanusi, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Prosesi pelantikan tersebut mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga jabatan fungsional, dan berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang.
Selain Dzulfikar, Sanusi juga melantik sejumlah pejabat eselon II lainnya, di antaranya Nurrahman sebagai Kepala Satpol PP, Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Astri Lutfiatunnisa sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan .
Dalam sambutannya, Sanusi menegaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan hal yang wajar dalam birokrasi serta bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan manajemen kepegawaian yang baik,” ujarnya.
Tekankan Prinsip Keadilan dan Profesionalisme
Hasto menambahkan bahwa pendidikan politik memang dapat dimulai dari keluarga. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dan profesionalisme.
“Pendidikan politik bisa dimulai dari keluarga, tetapi jangan sampai mengorbankan prinsip keadilan. Itu yang harus kita jaga,” tegasnya.
Polemik ini pun menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas birokrasi dan penerapan sistem merit dalam pemerintahan daerah. (A02)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini