Jakarta, Sinata.id – Wacana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan menuai sorotan.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Menurutnya, target efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen perlu diuji secara lebih mendalam.
Ia menilai, upaya penghematan energi memang penting di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik.
Namun, kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan matang, bukan sekadar asumsi.
Ateng menilai, penerapan WFH satu hari belum tentu efektif menekan konsumsi BBM.
Ia melihat adanya potensi pergeseran mobilitas, dari perjalanan kerja menjadi aktivitas non-esensial.
Tanpa pembatasan ketat seperti saat pandemi, masyarakat dinilai tetap akan bepergian.
Bahkan, jika diterapkan mendekati akhir pekan, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan perjalanan ke luar kota.
Selain itu, dampak ekonomi juga menjadi perhatian. Berkurangnya aktivitas perkantoran dinilai bisa menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan kerja.
Kelompok yang terdampak antara lain pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.
Ateng mengingatkan, kebijakan penghematan energi jangan sampai justru membebani masyarakat kecil.
Di sisi lain, biaya operasional dinilai tidak hilang, melainkan berpindah ke rumah tangga.
Konsumsi listrik rumah tangga berpotensi meningkat seiring penerapan WFH.
Hal ini membuat efektivitas kebijakan tersebut dalam menghemat energi dipertanyakan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah fokus pada perbaikan sistem subsidi energi.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya besarnya konsumsi, tetapi ketepatan sasaran penerima subsidi.
Ia mengusulkan pengetatan distribusi BBM bersubsidi, termasuk pembatasan bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar.
Langkah ini dinilai lebih tepat untuk menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat luas.
Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi juga dianggap penting.
Tujuannya agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
Ateng menegaskan, kebijakan penghematan harus menyasar akar persoalan, bukan sekadar solusi jangka pendek. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini