Jakarta, Sinata.id — Pemerintah pusat kembali menyiapkan skenario kebijakan luar biasa menghadapi meningkatnya harga minyak mentah dunia, yang berimbas pada beban subsidi energi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi, sebuah langkah yang selama ini jarang dilakukan, apabila tekanan fiskal dari lonjakan harga minyak terus berlanjut dan mulai merongrong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ancaman kebijakan ini muncul di tengah fluktuasi harga minyak global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, sehingga membuat pemerintah harus menghitung ulang potensi dampaknya terhadap defisit anggaran.
Baca Juga: BPOM Bongkar Peredaran Pangan Ilegal Bernilai Ratusan Juta Jelang Idulfitri
Menurut perhitungan yang diungkap Purbaya, apabila harga minyak dunia bertahan di kisaran US$92 per barel rata‑rata sepanjang tahun, tekanan fiskal bisa membuat defisit APBN melewati batas aman 3 % dari Produk Domestik Bruto (PDB), risiko yang harus diantisipasi sejak dini.
“Kalau tidak melakukan apa‑apa, defisit kita naik ke sekitar 3,6 persen sampai 3,7 persen dari PDB,” ujar Purbaya, dikutip Sabtu (7/3/2026).
Purbaya menegaskan bahwa segala opsi kebijakan masih dalam tahap kajian, dengan kenaikan harga BBM subsidi diposisikan sebagai pilihan terakhir apabila seluruh langkah mitigasi lain dinilai tidak cukup menahan tekanan fiskal. “Kalau anggarannya sudah tidak kuat, tidak ada jalan lain, kita harus berbagi beban dengan masyarakat,” katanya, memberi gambaran bahwa kemungkinan kenaikan harga BBM bisa saja terjadi jika angka tekanan tersebut benar‑benar tak tertahankan.
Kebijakan semacam ini bukan semata soal angka fiskal, tetapi juga berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. BBM bersubsidi menjadi bagian penting dalam struktur pengeluaran rumah tangga di banyak wilayah Indonesia, terutama di luar kota‑kota besar. Karena itu, pemerintah dipastikan akan mengkaji dampaknya secara hati‑hati sebelum mengambil keputusan final.
Selain menimbang kemungkinan menyesuaikan harga BBM, Purbaya menyebut pemerintah juga tengah mempelajari berbagai strategi efisiensi belanja negara. Ini mencakup penjadwalan ulang proyek nonprioritas, realokasi belanja yang lebih tepat sasaran, hingga peninjauan program‑program fiskal yang belum berdampak langsung terhadap kesejahteraan publik.
Salah satu program yang disebut memiliki ruang fleksibilitas dalam penyesuaian anggarannya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun Purbaya cepat menegaskan bahwa penyesuaian itu akan difokuskan pada komponen‑komponen yang tidak terkait langsung dengan penyediaan makanan, seperti dukungan operasional yang dinilai kurang esensial.
Dalam penjelasannya, Purbaya juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami tekanan harga minyak jauh lebih tinggi di masa lalu, bahkan ketika harga mencapai level yang jauh di atas kondisi saat ini. Pengalaman tersebut menurutnya menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki daya tahan dalam menghadapi ketidakpastian eksternal, meski tentu dampaknya berbeda pada situasi saat ini.
Sementara itu, kondisi geopolitik yang tidak kunjung stabil terus menjadi faktor yang mempengaruhi harga energi global. Lonjakan harga minyak mentah dunia tidak hanya berpengaruh pada APBN Indonesia, tetapi juga melebar ke sektor lain seperti inflasi, biaya transportasi, dan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Seiring pemerintah terus merumuskan langkah kebijakan terbaik, publik pun diimbau untuk bersiap jika pemerintah akhirnya mengambil keputusan yang selama ini dihindari: penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal negara. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini