Gaza, Sinata.id – Blokade total kembali menyelimuti Jalur Gaza. Di tengah bara konflik regional yang terus membesar, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Israel segera membuka seluruh akses masuk ke wilayah tersebut setelah semua perlintasan dilaporkan ditutup.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan otoritas Israel telah menghentikan seluruh arus keluar-masuk, termasuk penyeberangan Rafah. Tak hanya itu, proses evakuasi medis dan rotasi staf kemanusiaan juga ikut ditangguhkan.
“Sangat penting semua perlintasan dibuka kembali secepat mungkin,” tegas Dujarric, dikutip Selasa (3/3/2026).
Baca Juga: Wing of Zion Diparkir di Berlin, Netanyahu Dikabarkan Kabur?
Penutupan ini terjadi di tengah eskalasi besar di kawasan, menyusul serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari lalu yang kemudian dibalas Teheran dengan gelombang rudal dan drone. Israel selanjutnya menetapkan status darurat nasional, memperketat pengamanan di berbagai wilayah.
Namun bagi Gaza, dampaknya jauh lebih mendesak. Wilayah yang telah lama terkepung itu sangat bergantung pada pasokan bantuan kemanusiaan dan distribusi barang dari luar. Dujarric menekankan bahwa keterbatasan gudang penyimpanan serta kerusakan infrastruktur akibat konflik membuat suplai harus mengalir tanpa jeda.
Menurut laporan yang dihimpun dari berbagai sumber kemanusiaan, upaya menjaga distribusi bantuan tetap berjalan di tengah pembatasan sebelumnya kini terancam lumpuh total apabila blokade penuh diberlakukan. Situasi ini berpotensi memperburuk krisis pangan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi jutaan warga sipil.
Tekanan juga dirasakan di Tepi Barat. Pasukan Israel dilaporkan menutup sebagian besar pos pemeriksaan, membatasi mobilitas warga Palestina antar kota. Pembatasan tersebut berdampak langsung pada akses pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Langkah-langkah pengetatan ini memperlihatkan bagaimana konflik regional antara Israel, Iran, dan sekutunya menjalar hingga memengaruhi kehidupan sipil di wilayah Palestina. Gaza, yang sudah bertahun-tahun berada dalam kondisi rapuh, kini menghadapi ancaman krisis kemanusiaan yang lebih dalam.
PBB menegaskan bahwa akses kemanusiaan bukan isu politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan nyawa. Di tengah dentuman senjata dan sirene darurat, seruan lembaga dunia itu menjadi pengingat bahwa korban terbesar dalam setiap eskalasi adalah warga sipil yang terjebak tanpa pilihan. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini