Medan, Sinata.id – Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membuka Rapat Kerja Pembangunan (RKP) Kota Medan Tahun 2026 di Grand City Hall, Rabu (11/2/2026), dengan menekankan bahwa forum perencanaan tersebut harus menghasilkan program nyata dan terukur, bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Pembukaan RKP dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Medan, jajaran BUMD, kepala puskesmas, serta narasumber dari unsur kebencanaan dan sumber daya air. Tema RKP 2026 yang diusung adalah penguatan pemulihan dan percepatan pembangunan kota secara terpadu.
Dalam arahannya, Rico Waas meminta seluruh jajaran pemerintah kota meninggalkan pola kerja lama dan mempercepat kinerja pembangunan. Ia menegaskan perencanaan tahun 2026 harus berorientasi pada percepatan hasil dan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar melanjutkan program tanpa evaluasi.
Salah satu fokus utama yang disorot adalah penguatan mitigasi bencana, menyusul banjir besar yang terjadi pada akhir 2025 dan berdampak pada 19 dari 21 kecamatan di Medan. Menurutnya, bencana tersebut mengganggu aktivitas warga, layanan publik, hingga menimbulkan korban jiwa, sehingga perlu direspons dengan sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat.
Pemko Medan diminta memperkuat standar operasional penanganan bencana, membangun sistem peringatan dini, memperbanyak simulasi, serta membentuk jaringan relawan hingga tingkat kelurahan. Koordinasi penanganan darurat juga diarahkan terintegrasi dengan BPBD dan Basarnas, termasuk kesiapan jalur evakuasi, logistik, layanan kesehatan, dan pasokan pangan saat krisis.
Selain kebencanaan, Wali Kota juga menyoroti mutu layanan dasar, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan. Meski cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah berjalan, ia meminta kualitas layanan di rumah sakit dan puskesmas terus ditingkatkan, baik dari sisi kecepatan penanganan, ketepatan tindakan, maupun sikap petugas terhadap pasien.
Bidang infrastruktur turut menjadi perhatian, terutama kondisi jalan dan trotoar di sejumlah wilayah kota yang dinilai masih memerlukan perbaikan. Pemerintah kota menargetkan peningkatan kualitas sarana tersebut untuk mendukung tata kota yang lebih tertata.
Arah pembangunan Medan, kata Rico, juga diselaraskan dengan kebijakan nasional terkait penataan kawasan perkotaan berkelanjutan, mencakup pengendalian banjir, penataan ruang ramah lingkungan, penyediaan ruang publik, serta pemerataan layanan dasar.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Medan Ferry Ichsan menjelaskan RKP 2026 merupakan tahap akhir rangkaian perencanaan lintas sektor. Forum tersebut digunakan untuk menyatukan prioritas program agar pelaksanaan pembangunan lebih fokus, terukur, dan responsif terhadap tantangan kota. Ia menekankan setiap rencana program harus dapat diimplementasikan dan dievaluasi hasilnya. (A58)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini