Jakarta, Sinata.id – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M Juhro ungkap penyebab jurus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum ampuh untuk mendorong kredit perbankkan.
Hal itu dipaparkan Solikin M Juhro saat menaggapi pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI pada fit and proper test Calon Deputi Gubernur BI, JUmat (23/1/2026).
Menurut Solikin, angka kredit yang selama ini menjadi indikator geliat ekonomi belum menunjukkan respons kuat meski pemerintah dan BI telah menggelontorkan likuiditas besar-besaran. “Permasalahan utama bukan terletak pada pasokan uang, melainkan pada permintaan kredit yang masih lesu,” tegas Solikin.
Solikin menjelaskan terminologi M0 atau “embrio uang” yang merupakan utang otoritas moneter kepada masyarakat dan cikal bakal penciptaan uang, tidak otomatis berubah menjadi kredit produktif jika tidak diikuti oleh permintaan yang kuat di sektor riil ekonomi.
“Ini bukan hanya soal berapa banyak uang yang masuk ke sistem, tapi siapa yang mau meminjam dan menanamkan modalnya,” ujarnya di hadapan legislator.
Data yang disampaikan dalam sesi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menempatkan dana hingga sekitar Rp276 triliun ke bank-bank BUMN sebagai bagian dari upaya memperluas kredit.
Namun hingga akhir tahun 2025, pertumbuhan kredit perbankan hanya mencapai 9,69% secara tahunan, jauh dari target yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
Di sisi Bank Indonesia, otoritas moneter juga telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial hampir mencapai Rp398 triliun kepada berbagai kelompok bank sampai awal Januari 2026.
“Insentif dan penempatan dana sebenarnya sudah sangat besar. Tapi bank-bank masih berhitung, menimbang sektor mana yang layak disalurkan kredit karena permintaan di pasar belum cukup kuat,” jelas Solikin.
Solikin menyoroti ketidakseimbangan antara supply dan demand kredit sebagai faktor penting yang perlu diperbaiki. Menurutnya, langkah untuk menambah pasokan likuiditas harus diimbangi dengan kebijakan yang menguatkan permintaan kredit.
Salah satu jalur yang menurut dia perlu diperkuat adalah debottlenecking, yaitu, upaya menghapus kendala operasional di dunia usaha agar permintaan kredit bisa meningkat.
“Dalam KSSK, kita memahami bahwa debottlenecking bukan sekadar berbicara soal stabilitas keuangan, tapi bagaimana ekonomi bisa menyerap kredit secara nyata,” kata Solikin.
Komisi XI DPR RI dijadwalkan melanjutkan uji kelayakan terhadap beberapa calon Deputi Gubernur lainnya pekan depan. (A18)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini