Jakarta, Sinata.id – Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi memaparkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan tantangan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi KPK dengan Pemerintah Daerah, Senin (28/04/2025), di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta.
Wesly menjelaskan bahwa berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024, Pemko Pematangsiantar mencatat capaian 95 persen, menempatkan kota tersebut di peringkat 65 nasional dan peringkat 1 di Sumatera Utara. Ia mengapresiasi atas peran KPK dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan di daerahnya.
“Kami terus berkomitmen memperkuat sistem pelayanan publik dan mencegah korupsi dengan menggandeng lembaga terkait, termasuk melalui arahan dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK,” ujar dia.
Namun, Wesly mengakui masih ada kendala, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa. Rendahnya capaian di area ini disebabkan belum optimalnya konsolidasi pengadaan dan minimnya pelaksanaan lelang dini untuk proyek strategis.
“Kami berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat memberikan bimbingan teknis dan coaching clinic kepada aparatur kami, agar proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai regulasi,” imbuhnya.
Rapat koordinasi yang digelar mulai 28 April hingga 22 Mei 2025 ini diikuti perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara dan sejumlah kabupaten/kota, termasuk Kota Pematangsiantar, Asahan, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Simalungun, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai.
Turut hadir dalam acara Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, Wakil Ketua Daud Simanjuntak dan Frengky Boy Saragih, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, serta sejumlah pejabat lainnya. (*)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini