Info Market CPO
🗓 Update: Kamis, 7 Mei 2026 |18:20 WIB |Volume: 0.5K • 0.2K • 1K DMI • LOCO PARINDU • LOCO LUWU
HARGA CPO (WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14782 14455 (MNA) 14600 (PBI) 15000 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 1K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Harga relatif stabil pada transaksi DMI
  • Selisih harga antar bidder sangat tipis
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Simalungun

Prevalensi Stunting Naik, Pemkab Simalungun Dorong Inovasi dan Intervensi Terintegrasi

prevalensi stunting naik, pemkab simalungun dorong inovasi dan intervensi terintegrasi

Simalungun, Sinata.id – Pemkab Simalungun menggelar evaluasi tahunan pelaksanaan dan pelaporan aksi konvergensi penurunan stunting 2025 di Kantor Baperida, Pematang Raya, Rabu (3/12/2025).

Kegiatan ini dilakukan di tengah kenaikan signifikan prevalensi stunting berdasarkan hasil Survei Standar Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang mencatat lonjakan 9,53 poin dibanding tahun sebelumnya.

Advertisement

Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum, Ronald Siharmada Banjarnaor, mewakili Bupati  menyatakan pentingnya percepatan penanganan stunting karena dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan otak dan risiko penyakit kronis di masa depan.

Ia mengingatkan arahan pemerintah pusat yang menuntut kerja ekstra dan kolaboratif untuk menekan prevalensi stunting secara terukur.

Baca Juga  Di Momen Idul Adha, Bupati Simalungun Nyatakan Berbagi Harus Dimulai dari Rumah

Ronald menyebut target nasional penurunan stunting dipatok pada angka 13,2 persen pada 2029.

Menurutnya, tujuan tersebut tidak hanya berfokus pada penurunan angka semata, melainkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Pemkab Simalungun saat ini menerapkan lima aksi konvergensi sebagai pendorong percepatan, mulai dari analisis situasi, penguatan perencanaan dan pelaksanaan program, evaluasi kinerja, hingga penyusunan kebijakan.

Kabupaten Simalungun juga termasuk lokasi fokus intervensi stunting sesuai keputusan Kementerian PPN/Bappenas.

Lonjakan prevalensi yang tercatat tahun 2024 dinilai sebagai alarm untuk mempercepat evaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan program.

Ronald meminta TPPS di tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagori/kelurahan memastikan seluruh kegiatan penanganan stunting masuk ke RENJA perangkat daerah dan RKPD setiap tahun.

Baca Juga  Setelah Pembahasan Alot, DPRD Simalungun Setujui R-APBD 2026

Ia juga menekankan perlunya penguatan koordinasi dan kapasitas kader di lapangan.

Tanpa langkah nyata, katanya, upaya penurunan stunting akan berhenti pada wacana dan tidak menghasilkan perubahan. “Komitmen setiap unsur menjadi indikator utama penilaian pemerintah pusat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperida, Hotdiaman Saragih, menyampaikan bahwa review ini bertujuan mengukur capaian program sepanjang 2025, menilai kemajuan intervensi, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Forum tersebut juga menetapkan lokasi fokus dan mengevaluasi kualitas layanan.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan pemaparan materi oleh Asisten Administrasi Umum Akmal Harif Siregar serta perwakilan Dinas Kesehatan Rosman Saragih, dengan moderator Ober Damanik dari Baperida. (*)

Baca Juga  Ratusan Bunda PAUD Ikuti Pembinaan Terpadu di Simalungun City Hotel

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini