Sinata.id – Bayangkan bangun suatu pagi dan mendapati harga secangkir kopi bukan lagi Rp20.000, melainkan Rp20. Bukan karena nilai uang turun, tapi karena pemerintah memutuskan untuk menyederhanakan rupiah lewat kebijakan redenominasi. Kedengarannya kecil, tapi dampaknya bisa besar, bukan hanya di dompet, melainkan juga di citra ekonomi Indonesia.
Pengamat perbankan dari Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Arianto Muditomo, menegaskan bahwa redenominasi rupiah bukanlah kebijakan darurat secara ekonomi.
Namun, langkah ini tetap strategis untuk merapikan sistem keuangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kestabilan nilai rupiah.
“Secara ekonomi, tidak mendesak. Tapi redenominasi penting untuk penyederhanaan sistem moneter dan peningkatan citra stabilitas rupiah,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).
Baca Juga: Cara Memulai Investasi Reksadana Lewat Aplikasi untuk Pemula
Bukan Sekadar Ganti Angka
Menurut Arianto, redenominasi membawa sejumlah manfaat nyata.
Mulai dari efisiensi transaksi, kemudahan dalam pencatatan akuntansi, hingga membangun persepsi positif terhadap perekonomian nasional di mata dunia.
Namun, ia juga mengingatkan adanya “harga” yang harus dibayar, biaya transisi tinggi, potensi kebingungan masyarakat, dan risiko inflasi psikologis bila sosialisasi tidak maksimal.
“Kalau komunikasi ke publik lemah, masyarakat bisa salah paham dan mengira nilai uang turun, padahal tidak,” tegasnya.
Dampak ke Dunia Perbankan
Bagi sektor perbankan, Arianto memastikan bahwa redenominasi tidak akan mengubah nilai riil aset, kewajiban, margin bunga, atau likuiditas. Hanya saja, di masa awal penerapan, gangguan teknis bisa saja muncul.
“Secara fundamental tetap sama, tapi bisa terjadi gangguan sementara dalam sistem pelaporan atau konversi kontrak kredit jika teknologi dan komunikasi belum siap,” jelasnya.
Karena itu, Arianto menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur IT perbankan. Sistem perbankan, menurutnya, harus mampu mengonversi nominal otomatis tanpa kesalahan.
Selain itu, edukasi publik mutlak dilakukan agar masyarakat paham, redenominasi berbeda dari devaluasi. Nilai uang tetap sama, yang berubah hanya jumlah digitnya.
Baca Juga: BNI Catat Laba Rp15,12 Triliun di Kuartal III 2025
Koordinasi dan Kepercayaan Publik
Arianto juga mengingatkan perlunya koordinasi lintas lembaga, antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi perbankan, agar transisi berjalan mulus.
“Koordinasi penting agar publik tidak kehilangan kepercayaan di masa transisi,” katanya menegaskan.
Pemerintah Targetkan 2027
Kebijakan ini bukan sekadar wacana. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), telah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah rampung pada tahun 2027.
Target tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 10 Oktober 2025.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan, RUU Redenominasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan nilai rupiah sebagai bentuk perlindungan daya beli masyarakat, meningkatkan kredibilitas mata uang nasional.
Redenominasi memang bukan langkah mudah. Di satu sisi, langkah ini memberi citra positif dan efisiensi ekonomi. Di sisi lain, redenominasi menuntut kesiapan teknologi, regulasi, dan komunikasi publik yang matang.
Namun bagi Arianto, jika dijalankan dengan hati-hati dan koordinasi lintas sektor berjalan solid, kebijakan ini bisa menjadi simbol kematangan ekonomi Indonesia di mata dunia.
“Yang terpenting adalah memastikan publik memahami: ini bukan pemangkasan nilai rupiah, tapi penataan simbol rupiah menuju sistem keuangan yang lebih modern dan efisien,” pungkasnya. [zainal/a46|bloomberg]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini