Info Market CPO
πŸ—“ Update: Jumat, 8 Mei 2026 |15:34 WIB |Volume: 0.5K β€’ 0.2K β€’ 2.6K β€’DMI β€’ LOCO NGABANG β€’ LOCO KEMBAYAN β€’ LOCO PARINDU β€’ FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K Β· DMI
15222 15200 (TON) 15131 (AGM) 15275 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K Β· DMI
15222 15100 (IMT/KJA) 15131 (AGM) 15275 KJA ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K Β· LOCO NGABANG
14782 14675 (MNA) 14500 (PBI) 14925 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K Β· LOCO KEMBAYAN
14772 14525 (MNA) 14400 (PBI) 14825 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K Β· LOCO PARINDU
14782 14600 (MNA) 14500 (PBI) 14925 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K Β· FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP masih mendominasi pada beberapa titik LOCO
  • Persaingan harga di DMI berlangsung ketat
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
πŸ‘₯Sumber: Internal Market CPO
Model
Regional

Pasrah Soroti Penanganan Kemiskinan

pasrah soroti penanganan kemiskinan
Aksi bagi-bagi makanan di jalanan. ist

Medan, Sinata.id – Serikat Tolong Menolong (STM) Nasional Wartawan mendesak Pemprov Sumut agar tidak saling melempar tanggung jawab dalam menangani persoalan kemiskinan, khususnya keberadaan warga miskin jalanan yang semakin marak di wilayah tersebut.

Ketua STM Nasional Wartawan, Pasrah Siahaan, menyampaikan hal itu saat berdiskusi dengan sejumlah jurnalis di kawasan Taman Budaya Medan, Selasa (14/10/2025). Ia menilai pernyataan Kepala Dinas Sosial Sumut baru-baru ini mencoreng citra pemerintah daerah.

Advertisement

β€œGubernur Sumut Bobby Afif Nasution perlu menegaskan kembali koordinasi antar-dinas agar bekerja secara terpadu. Penanganan kemiskinan harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan saling menyalahkan,” ujarnya. Dia menyoroti lemahnya penegakan dan tindak lanjut di lapangan.

Baca Juga  Pemprov Sumut Genjot Digitalisasi Layanan Publik

β€œSering terlihat Satpol PP mengamankan warga miskin siang hari, tapi sore sudah kembali turun ke jalan. Ini menunjukkan penanganan yang belum menyentuh akar masalah,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Sumut, Asren Nasution, menjelaskan bahwa tidak semua warga miskin jalanan merupakan pengemis.

Menurutnya, penindakan di lapangan merupakan kewenangan Satpol PP dan pemerintah daerah, sementara Dinas Sosial hanya dapat melakukan pembinaan setelah dilakukan verifikasi dan penampungan di panti.

Sebagai informasi, Pemprov Sumut telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sejak 8 Maret 2024, dengan Gubernur sebagai penanggung jawab dan Sekda sebagai ketua.

Namun, hingga kini jumlah warga miskin jalanan di Medan dan sekitarnya dilaporkan terus meningkat dan mulai meresahkan warga. (SN8)

Baca Juga  Pria Asal Humbahas Tewas Terlindas Truk di Bali

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini