Info Market CPO
πŸ—“ Update: Selasa, 5 Mei 2026 |14:54 WIB |Volume: 0.5K β€’ 0.3K β€’ 0.2K β€’DMI β€’ LOCO NGABANG β€’ LOCO PARINDU β€’ LOCO KEMBAYAN β€’ LOCO LUWU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K Β· DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K Β· DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K Β· LOCO NGABANG
15260 14693 14800 15275 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K Β· LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.3K Β· LOCO KEMBAYAN
15075 14693 14700 15175 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K Β· LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi pada transaksi DMI
  • Segmen LOCO masih dalam tekanan harga
  • Belum ada transaksi pada beberapa titik lokasi
πŸ‘₯Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
Simalungun

APTESI Demo di Depan Kantor Bupati, Tolak Konversi Teh ke Sawit

aptesi demo di depan kantor bupati, tolak konversi teh ke sawit
Massa APTESI unjuk rasa di depan Kantor Bupati Simalungun

Simalungun, Sinata.id – Massa Aliansi Peduli Teh Simalungun (APTESI) unjuk rasa di depan Kantor Bupati Simalungun, Kelurahan Pamatang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Kamis 2 Oktober 2025.

Melalui unjuk rasa, APTESI menuntut Pemkab Simalungun menghentikan konversi kebun teh menjadi kebun sawit.

Advertisement

Tampak massa membentangkan spanduk berisi penolakan konversi yang dilakukan PTPN IV Regional II Kebun Sidamanik dan Bah Butong. Aksi ini dijaga Satpol PP Pemkab Simalungun dan aparat kepolisian.

Menurut orator aksi, Julius Sitanggang, konversi tanaman teh menjadi kelapa sawit akan membawa dampak negatif, berupa penurunan kualitas sumber daya air, menimbulkan bencana alam seperti banjir dan longsor.

Ia juga meminta dengan tegas, supaya konversi teh menjadi sawit dihentikan dan dibatalkan sepenuhnya.

Baca Juga  Ketua PKK Simalungun Hadiri Jambore Kader PKK Se-Sumut

β€œKonversi kebun teh ke sawit harus dihentikan segera. Akan ada banyak dampak negatifnya. Bisa dipastikan akan terjadi banjir, matinya sumber daya air yang menjadi sumber kehidupan warga,” kata Julius.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Simalungun, Albert Saragih mengatakan, untuk menghentikan proses konversi perlu rembuk bersama.

Lalu Albert menyarankan, agar pengunjuk rasa membuat surat resmi untuk beraudiensi dengan bupati.

Upaya Albert untuk menenangkan massa tidak berhasil. Massa yang kecewa akhirnya membakar ban di depan kantor Bupati Simalungun, karena merasa tidak mendapatkan solusi.

Kemudian, sekira pukul 18.00 WIB, massa APTESI membubarkan diri. (SN11)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini