Info Market CPO
🗓 Update: Rabu, 13 Mei 2026 |18:41 WIB |Volume: 0.5K • 0.5K • 0.2K • 2.6K DMI • DMI • LOCO PARINDU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14535 14399 (MNA) 14400 (PBI) 14750 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi transaksi DMI Persaingan harga masih cukup kompetitif antar bidder Tender LOCO PARINDU berakhir WD Tender FOB PALOPO belum terdapat bidder
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Simalungun

Pertemuan Warga dan TPL, Wakil Bupati Tegaskan Tidak Ada Tanah Adat di Simalungun

pertemuan warga dan tpl, wakil bupati tegaskan tidak ada tanah adat di simalungun
Pertemuan antara warga Sihaporas dengan PT TPL di Kantor Bupati Simalungun

Simalungun, Sinata.id – Pemkab Simalungun bersama Kodim 0207 Simalungun dan Polres Simalungun fasilitasi pertemuan antara masyarakat Lamtoras, Sipahoras, Kecamatan Pematang Sidamanik, dengan PT Toba Pulo Lestari (TPL) di Balei Harungguan Djabenten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Rabu 24 September 2025.

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat tidak melakukan aktivitas di areal terjadinya perseteruan. Untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan kedua belah pihak, pihak kepolisian melakukan penjagaan di areal Sipahoras.

Advertisement

Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga mengatakan Pemkab Simalungun hadir untuk menyikapi permasalahan yang terjadi di Sipahoras.

“Kita memfasilitasi kedua belah pihak agar menemukan solusi terbaik. Kita minta kepada kedua belah pihak untuk menurunkan tensinya. Agar kekondusifan di Simalungun ini tetap terjaga,” katanya.

Baca Juga  Warga Duga MM, PM dan BM Sebagai Pelaku Pembalakan Liar Hutan Repa Sipolha

Terkait tanah adat di Simalungun, Benny Gusman Sinaga menegaskan, sejauh ini Pemkab Simalungun tidak memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait tanah adat. “Setahu saya, di Simalungun belum ada Perda yang mengatur tentang tanah adat. Jadi sampai sejauh ini belum ada tanah adat di Simalungun,” katanya.

Sementara itu, Jhontoni Tarihoran, Ketua AMAN Wilayah Tano Batak mengatakan, tidak ada solusi konkrit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Sipahoras.

“Seharusnya Pemkab memberikan solusi yang konkrit untuk masalah yang berkepanjangan ini. Seharusnya ada jaminan yang diberikan agar masyarakat bisa terlindungi, bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi saat ini, kebun, ladang yang selama ini dikelola masyarakat sudah diputus oleh pihak TPL, baik itu portal ataupun penggalian parit,” katanya.

Baca Juga  Dugaan Selingkuh Pangulu Tanjung Saribu, Pemkab Simalungun Tidak Balas Surat Warga

Ia menambahkan, pihaknya pastinya tidak akan memulai konflik apabila pihak TPL menghentikan segala aktifitas di lokasi di mana masyarakat mengelola lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan.

“Kalau tidak ada solusi konkrit, sangat disayangkan sekali. Pasti akan ada konflik-konflik susulan, karena tidak ada kepastian. Kalau kemarin pihak kepolisian bilang tidak ada aktifitas. Buktinya pihak TPL malah membuat aktifitas dengan melakukan penggalian di situ. Bahkan ada bukti bahwa mereka melakukan pengerusakan,” tambahnya.

Direktur PT TPL, Jandres Silalahi yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

“Kami berharap kedepannya ada solusi yang terbaik dikedua belah pihak. Dan kita berkomitmen dengan kehadiran PT Toba Pulp Lestari memiliki dampak yang baik sehingga tidak ada yang dirugikan. Kita harapkan masyarakat di Lamtoras (Sipahoras) memberikan waktu untuk sama-sama duduk membicarakan solusi pada masalah yang terjadi,” katanya.

Baca Juga  Heboh di Simalungun, Hakim Tetapkan Tahanan Rumah, Jaksa Justru Tahan Helarius Gultom di Lapas

Saat ditanyai terkait tidak ada aktivitas di lokasi konflik, pria yang mengenakan kemeja biru ini mengatakan, pihaknya akan menjaga keamanan.

“Pasca terjadi konflik 22 September sampai saat ini, situasi tetap kondusif. Kita akan menjaga kekondusifan di sana. Terkait upaya hukum, kita akan melihat upaya hukum berjalan. Ada juga karyawan TPL yang menjadi korban, dan saat ini sedang rawat inap di rumah sakit. Kita lagi fokus pada pengobatannya agar karyawan kita bisa beraktifitas normal,” tutupnya. (SN11)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini