Sinata.id – Meski era digital sudah merambah hampir setiap sudut negeri, masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang hidup tanpa akses internet. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hak atas informasi yang dijamin konstitusi.
Di tengah gegap gempita transformasi digital dan gencarnya promosi era kecerdasan buatan, fakta mengejutkan datang dari Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 60 juta jiwa di Indonesia ternyata belum terkoneksi internet sama sekali. Angka yang tak kecil untuk negara dengan visi “Indonesia Digital Nation.”
“Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet. Karena itu, percepatan harus dilakukan. Akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945,” ujar Meutya, Kamis (23/10/2025).
Pernyataan Meutya bukan sekadar alarm, tetapi juga panggilan aksi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tengah menggeber proyek besar-besaran untuk menutup kesenjangan digital.
Baca Juga: Ribuan Pekerja Lari dari Neraka Industri Scam Myanmar
Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengklaim telah mengambil langkah konkret. Mulai dari pembangunan stasiun pemancar BTS dan titik akses di Papua, lelang frekuensi, hingga kerja sama lintas kementerian dan operator seluler untuk memperluas jaringan ke pelosok negeri.
“Transformasi digital tidak boleh berhenti di kota besar. Harus terasa sampai ke pelosok desa,” tegas Meutya.
Langkah ini diharapkan bukan hanya membuka pintu akses informasi, tetapi juga mendongkrak ekonomi lokal, pendidikan, dan layanan publik di wilayah-wilayah yang selama ini disebut sebagai blank spot.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto menilai konektivitas digital menjadi kunci utama kemajuan desa.
Menurutnya, banyak potensi lokal yang tak bisa berkembang hanya karena keterbatasan akses internet. Mulai dari promosi produk UMKM desa, layanan digital pemerintah, hingga pendidikan berbasis daring, semuanya bergantung pada sinyal.
“Salah satu faktor utama maju atau tidaknya suatu desa adalah ketersediaan internet dan sinyal,” tutur Yandri.
Ia menegaskan, tanpa internet, desa-desa akan terus tertinggal, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Karena itu, program “Desa Digital” yang tengah digenjot pemerintah menjadi solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
Pemerintah kini menerapkan pendekatan kolaboratif lintas lembaga. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja berdampingan dengan Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, serta pihak swasta. Tujuannya: memastikan pembangunan infrastruktur digital berjalan serentak dan berkelanjutan.
Langkah ini termasuk pemanfaatan dana desa untuk penyediaan infrastruktur internet, serta integrasi program “Satu Data Indonesia” agar seluruh informasi publik dapat diakses secara terbuka.
“Tak hanya jaringan yang dibangun, tapi juga ekosistem digital yang berkelanjutan,” ujar Meutya Hafid.
Konektivitas digital bukan hanya soal sinyal, tetapi juga soal kesetaraan. Dengan akses internet, masyarakat di pelosok bisa menjual produk lokal lewat e-commerce, mengikuti pelatihan daring, bahkan mengakses layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine).
Namun, jalan menuju pemerataan digital tak mudah. Tantangan datang dari kondisi geografis Indonesia yang luas, biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi, hingga keterbatasan sumber daya manusia di daerah terpencil.
Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan mundur. Proyek satelit multifungsi dan jaringan serat optik Palapa Ring menjadi andalan untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau menara BTS.
Visi “Indonesia Terkoneksi 2030” kini menjadi cita-cita bersama. Sebuah masa depan di mana setiap warga, dari Sabang sampai Merauke, bisa terkoneksi, terdidik, dan berdaya lewat teknologi digital.
“Internet bukan sekadar fasilitas, tapi kebutuhan dasar abad ke-21,” tegas Meutya. [zainal/a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini