Tata Kelola Pangan Perlu Dibongkar Ulang, Harga Beras Jangan Jomplang

Kulon Progo, Sinata.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menilai persoalan pangan nasional tak bisa lagi ditangani dengan pendekatan klasik. Ia menggarisbawahi tiga isu krusial, seperti pembenahan kelembagaan, tingginya selisih harga beras antardaerah, serta rencana ekspor beras yang dinilai belum waktunya.

Kata Firman, rantai birokrasi pangan saat ini terlalu berbelit, sehingga menghambat respons cepat saat terjadi gejolak pasokan dan harga. Ia mengusulkan agar fungsi Badan Pangan Nasional disatukan ke dalam Perum Bulog.

Dengan demikian, Bulog tak hanya menyimpan stok. Melainkan, Bulog juga berperan sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan.

“Bulog semestinya kembali pada mandat awalnya sebagai benteng terakhir negara untuk menjaga pangan, bukan terjebak pada orientasi bisnis,” ujar Firman usai Kunjungan Kerja Komisi IV di Gudang Bulog Trihajo, Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (12/2/2026).

Jomplangnya harga beras juga menjadi sorotan Firman, ketika pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Sebutnya, data otoritas pangan menunjukkan HET beras medium di sejumlah zona berada pada rentang Rp12.500 hingga melampaui Rp15.500 per kilogram. Namun di lapangan, sebagian pasar tetap mematok di atas ketentuan tersebut.

Sebagai contoh, rerata harga beras di Kalimantan Timur tercatat lebih tinggi dibanding wilayah Jawa dan Jawa Barat. Sejumlah kajian akademik menguatkan temuan itu: pola naik-turun harga berbeda signifikan antardaerah, dipengaruhi cuaca, hambatan logistik, serta tekanan permintaan lokal.

Menurut Firman, ketimpangan tersebut berisiko menggerus daya beli masyarakat, khususnya di luar sentra produksi Jawa dan Sumatera. Kekhawatiran itu, kata dia, kian besar ketika muncul wacana ekspor beras.

Pemerintah melalui Bulog disebut menyiapkan kuota ekspor hingga sekitar satu juta ton pada 2026 sebagai upaya memperluas pasar atas surplus produksi. Firman mengingatkan, kebijakan ini harus ditempuh dengan kehati-hatian tinggi.

“Jangan sampai kita tergesa-gesa mengejar target ekspor, sementara di dalam negeri masih ada persoalan harga dan distribusi,” tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu menekankan, prioritas utama negara adalah memastikan pangan pokok tersedia merata, stabil, dan terjangkau bagi seluruh rakyat.