Nias Selatan, Sinata.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan terus berupaya mencari solusi atas persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat di wilayah Kepulauan Batu.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat koordinasi lanjutan yang dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Nias Selatan, Yusuf Nache, di ruang kerjanya, Jalan Arah Sorake Km 5, Telukdalam, Jumat (12/6/2026).
Rapat dihadiri Sales Branch Manager (SBM) Pertamina wilayah Kepulauan Nias, Manager PLN ULP Telukdalam, pengusaha kapal, agen LPG 3 kilogram bersubsidi, pemilik SPBU wilayah Kepulauan Batu, serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang digelar pada 12 Mei 2026, menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM dan LPG bersubsidi di sejumlah desa di Kepulauan Batu.
Dalam arahannya, Yusuf menyoroti masih terbatasnya fasilitas distribusi LPG bersubsidi di Kabupaten Nias Selatan. Saat ini, hanya terdapat dua pangkalan resmi LPG 3 kilogram yang melayani wilayah dengan cakupan geografis luas dan jumlah penduduk terbesar di Kepulauan Nias.
"Kami berharap Pertamina dapat membuka peluang pembentukan agen dan pangkalan LPG baru, khususnya di wilayah Kepulauan Batu. Dari sisi pemerintah daerah, proses perizinan akan kami dukung dan permudah sesuai ketentuan yang berlaku," kata Yusuf.
Dalam rapat tersebut juga terungkap sejumlah persoalan yang memengaruhi distribusi energi, mulai dari panjangnya rantai distribusi hingga ketatnya regulasi pengangkutan LPG. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan serta tingginya harga jual LPG di tingkat masyarakat yang kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sebagai solusi jangka pendek, Wabup Yusuf menginstruksikan agar pengangkutan BBM dan LPG menuju Kepulauan Batu dapat dilakukan dengan memanfaatkan kapal lokal yang disewa secara khusus.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kapal yang digunakan harus memenuhi persyaratan keselamatan, memiliki izin berlayar yang lengkap, dan tidak diperbolehkan mengangkut penumpang selama membawa BBM maupun LPG.
Selain membahas distribusi energi, rapat juga menyoroti persoalan lokasi SPBU yang secara administrasi tercatat berada di Hilinifaese, tetapi bangunan fisiknya berdiri di wilayah Sialema.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.