Moskow, Sinata.id – Sistem pemerintahan di Rusia menganut model republik semi-presidensial, yakni perpaduan antara sistem presidensial dan parlementer.
Namun dalam praktiknya, kekuasaan politik di negara tersebut cenderung terpusat pada presiden sebagai pemegang otoritas utama.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, berperan sebagai kepala negara sekaligus figur paling dominan dalam struktur pemerintahan.
Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan luas, mulai dari menentukan arah kebijakan luar negeri, mengendalikan militer, hingga menunjuk perdana menteri.
Di sisi lain, jabatan perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan administrasi sehari-hari, termasuk kebijakan ekonomi dan koordinasi kabinet.
Meski demikian, posisi ini tetap berada di bawah pengaruh presiden.
Struktur legislatif Rusia berada di bawah Majelis Federal yang terdiri dari dua kamar, yakni Duma Negara sebagai majelis rendah dan Dewan Federasi sebagai majelis tinggi.
Duma memiliki peran dalam pembentukan undang-undang serta persetujuan terhadap perdana menteri.
Sementara Dewan Federasi mewakili wilayah-wilayah federal dan menangani keputusan strategis, termasuk penggunaan kekuatan militer.
Secara formal, Rusia menerapkan sistem multipartai.
Namun, dominasi partai pendukung pemerintah menjadikan dinamika politik cenderung tidak seimbang, dengan peran oposisi yang relatif terbatas.
Selain itu, sebagai negara federasi, Rusia terdiri dari berbagai wilayah administratif seperti republik dan oblast yang memiliki otonomi tertentu.
Meski demikian, pemerintah pusat tetap memegang kendali kuat dalam pengambilan kebijakan strategis.
Dengan kombinasi tersebut, sistem pemerintahan Rusia sering dinilai sebagai semi-presidensial secara konstitusional, namun dalam praktiknya lebih mendekati sistem presidensial dengan kekuasaan yang terpusat pada kepala negara. (A08)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini