Jakarta, Sinata.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai kebijakan subsidi pemerintah masih menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran. Kondisi ini dinilai perlu segera dibenahi agar anggaran negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Said, permasalahan utama dalam penyaluran subsidi saat ini adalah masih tingginya exclusion error dan inclusion error. Artinya, masih ada warga yang berhak menerima bantuan namun tidak mendapatkannya, sementara sebagian penerima justru berasal dari kelompok yang sebenarnya tidak berhak.
“Subsidi kita itu tingkat kesalahan penyalurannya masih cukup tinggi, baik dari sisi exclusion maupun inclusion error. Bahkan bisa mencapai sekitar 60 sampai 80 persen,” kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat sistem verifikasi penerima subsidi agar proses penyaluran menjadi lebih akurat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memanfaatkan teknologi identifikasi modern.
Said menyebut penggunaan sistem seperti sidik jari (fingerprint) maupun pemindaian retina mata dapat membantu memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Penyaluran subsidi seharusnya didukung dengan sistem verifikasi yang jelas, misalnya menggunakan fingerprint atau bahkan retina mata, sehingga penerima subsidi benar-benar terdata dengan baik,” ujarnya.
Selain pembenahan sistem pendataan, Said juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kelompok penerima subsidi, khususnya dari kalangan ekonomi atas maupun sektor industri.
Menurutnya, subsidi bagi kelompok yang secara finansial sudah mampu perlu ditinjau kembali agar tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Subsidi untuk kelompok atas maupun industri sebaiknya segera dievaluasi, karena hal itu dapat menjadi beban tambahan bagi APBN,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menambahkan, perbaikan tata kelola subsidi akan membuka ruang fiskal yang lebih sehat bagi pemerintah. Dengan demikian, anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Banggar DPR RI, kata Said, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah, termasuk memastikan program subsidi berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini