Jakarta, Sinata.id – Pemerintah mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, kepada awak media pada Jumat, 27 Februari 2026, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia menjelaskan, sejumlah kebijakan konkret telah dijalankan untuk memperkuat dukungan terhadap para pendidik, terutama di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Salah satu langkah yang disorot adalah kenaikan insentif bagi guru honorer.
Meski status guru honorer berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memberikan tambahan insentif sebagai bentuk dukungan nyata.
“Sejak 2005 sampai 2025 sudah ada insentif. Dan baru meningkat di masa Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” ujar Teddy.
Tak hanya itu, tunjangan bagi guru non-ASN juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp1,5 juta, kini menjadi Rp2 juta.
Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah dalam memperkuat perlindungan sekaligus penghargaan terhadap profesi guru.
Perbaikan juga dilakukan pada mekanisme penyaluran tunjangan.
Jika sebelumnya dana disalurkan melalui pemerintah daerah dan diterima setiap tiga bulan, kini pola itu diubah. Atas arahan Presiden, tunjangan langsung ditransfer ke rekening guru setiap bulan.
Instruksi tersebut telah dijalankan dan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Teddy menegaskan, seluruh program pendidikan tetap berjalan tanpa pengurangan.
Bahkan, menurutnya, program-program tersebut kini semakin diperinci dan difokuskan pada kebutuhan siswa, sekolah, serta guru.
Langkah ini menandai keseriusan pemerintah menempatkan guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia.
Dengan peningkatan kesejahteraan, para pendidik diharapkan kian optimal dalam menyiapkan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. (A18)
Sumber: Setkab/BPMI Setpres
Jadilah yang pertama berkomentar di sini