Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Kementerian Pertanian yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 133,5 ton bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.
Upaya penindakan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi petani lokal dari tekanan pasar akibat masuknya komoditas ilegal.
Menurut Usman, masuknya bawang bombay tanpa izin resmi berpotensi menekan harga di tingkat petani. Kondisi itu akan semakin memberatkan petani yang saat ini tengah menghadapi tingginya biaya produksi serta dampak cuaca ekstrem.
“Penindakan menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi petani. Jika produk ilegal dibiarkan masuk, petani lokal akan kalah bersaing karena perbedaan harga di pasar,” ujar Usman di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, bawang bombay tersebut masuk ke Indonesia tanpa dokumen lengkap dan tidak melalui prosedur karantina sebagaimana diatur dalam ketentuan nasional. Praktik semacam ini dinilai merugikan petani sekaligus mengganggu tata niaga pangan dalam negeri.
Usman juga mendorong aparat berwenang untuk menelusuri dan membongkar jaringan penyelundupan hingga ke aktor utamanya. Ia menegaskan, penyelundupan komoditas pangan merupakan ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional dan tidak boleh dibiarkan berulang.
“Kasus ini harus diusut tuntas. Jangan sampai menjadi celah bagi masuknya komoditas ilegal lain yang dapat merusak sistem pangan kita,” tegas politisi dari Fraksi PKB tersebut.
Selain berdampak pada ekonomi, ia mengingatkan potensi risiko kesehatan dari peredaran pangan ilegal. Produk yang tidak melalui proses karantina dikhawatirkan membawa penyakit atau organisme berbahaya yang dapat mengancam ekosistem pertanian serta keselamatan konsumen.
“Kualitas dan keamanan pangan harus dijaga. Produk ilegal dengan asal-usul tidak jelas bisa membahayakan pertanian dan kesehatan masyarakat,” katanya.
Legislator asal Nusa Tenggara Timur itu pun meminta pemerintah memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk impor dan memastikan distribusi pangan berlangsung secara transparan. Ia berharap kebijakan tersebut dapat menciptakan iklim pasar yang adil sehingga produk lokal memiliki ruang bersaing yang sehat.
“Petani harus mendapatkan keuntungan yang layak. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merusak pasar dan mematikan usaha petani kecil,” tutup Usman. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini