Sinata.id – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menilai program pangan nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), masih menyisakan masalah serius di lapangan.
Dalam evaluasi tahunannya, Sekretaris Jenderal YLKI Rio Priambodo menyebut program pangan yang digadang-gadang menjadi salah satu janji prioritas pemerintah itu justru mulai memunculkan sederet persoalan.
Mulai dari kasus beras oplosan yang beredar di masyarakat, hingga insiden keracunan massal pada pelajar penerima manfaat MBG di sejumlah daerah.
“Kami mencatat ada rapor merah yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan kritik asal bicara, tapi fakta di lapangan yang kami temukan. Pemerintah harus berbenah serius,” tegas Rio dalam konferensi pers di kantor YLKI, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
YLKI menilai program MBG tidak hanya menyangkut urusan logistik makan siang gratis, namun menyangkut hak dasar konsumen atas pangan yang aman, layak, dan transparan.
Baca Juga: Emas Melaju Liar Saat Bursa Asia Berdarah-darah
Rio menyebut masih banyak celah dalam pelaksanaan teknis, seperti pada pengawasan mutu makanan yang lemah, minimnya transparansi informasi gizi, status halal pangan yang belum sepenuhnya jelas, dan kualitas produksi yang belum memenuhi standar higienitas.
“Keamanan pangan itu harus dijaga dari hulu ke hilir. Jangan hanya fokus menyalurkan makanan, tapi abaikan proses produksinya,” ujarnya.
YLKI Desak Ada Badan Pengawas Independen
YLKI tidak sekadar mengkritik. Mereka juga mengusulkan langkah korektif, salah satunya pembentukan badan pengawas independen yang terlibat langsung mengawal program MBG secara nasional.
“Kalau hanya diawasi internal pemerintah, rawan bias. Harus ada kontrol publik,” tegas Rio.
YLKI mengingatkan bahwa korban keracunan makanan pada program MBG bukan sekadar persoalan medis. Ada trauma psikologis yang harus dipulihkan.
“Banyak orang lupa bahwa anak-anak yang sempat keracunan takut makan lagi. Kepercayaan mereka harus dipulihkan,” kata Rio.
Berita Lain: Dari Open BO, Anti Puspita Sari Dihabisi Karena Menolak Hubungan Intim Lanjutan
Untuk mencegah insiden serupa, YLKI mendorong pemerintah menyiapkan standar keamanan nasional untuk pangan MBG, termasuk mitigasi risiko produksi makanan massal, pelatihan guru dan petugas sekolah terkait keamanan pangan, audit dapur penyedia MBG, hotline pengaduan darurat 24 jam, tim medis cepat tanggap di setiap wilayah program.
“Tidak boleh ada kelalaian. Ini menyangkut keselamatan anak-anak bangsa,” tutup Rio. [zainal/a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini