MENU
Waspada Gejolak Hormuz, DPR Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Energi
WA FB
News

Waspada Gejolak Hormuz, DPR Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Energi

G Editor : Gunawan Purba | 04 Mar 2026 | 18:16 WIB
Waspada Gejolak Hormuz, DPR Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Energi
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini

Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini mengingatkan pemerintah agar bersiap menghadapi dampak geopolitik menyusul potensi penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Ia menilai kawasan tersebut memiliki posisi vital dalam distribusi energi global sehingga setiap gangguan berisiko memicu efek berantai terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (4/3/2026), Amelia menegaskan bahwa persoalan di Selat Hormuz bukan sekadar isu kawasan, melainkan ancaman terhadap stabilitas rantai pasok energi internasional.

“Pemerintah harus menyiapkan langkah antisipatif menghadapi berbagai kemungkinan,” ujarnya.

Mengacu pada data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak harian dunia melintasi jalur tersebut. Gangguan distribusi di wilayah ini dinilai hampir pasti akan mendorong lonjakan dan fluktuasi harga minyak global.

Sebagai negara pengimpor bersih minyak, Indonesia dinilai berada pada posisi rentan. Kenaikan harga minyak mentah berpotensi meningkatkan beban subsidi energi, memberi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memengaruhi nilai tukar rupiah, serta memicu inflasi.

Amelia menekankan perlunya langkah mitigasi sejak dini agar tekanan terhadap fiskal negara dan daya beli masyarakat dapat ditekan.

Ia mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, guna mengantisipasi dampak fiskal maupun moneter.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjaga ketahanan energi nasional melalui pengamanan cadangan operasional bahan bakar minyak (BBM) serta memastikan distribusi dalam negeri tetap stabil.

Diversifikasi sumber pasokan energi, baik melalui kontrak jangka panjang maupun jalur distribusi alternatif, juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan yang terdampak konflik.

Di sisi kebijakan fiskal, ia mengingatkan pemerintah agar menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk kemungkinan penyesuaian asumsi harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) apabila eskalasi berlangsung dalam jangka panjang.

Pada level internasional, Amelia mendorong diplomasi aktif melalui forum bilateral maupun multilateral guna menjaga stabilitas kawasan dan menjamin kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.

Menurutnya, respons yang terukur dan terencana diperlukan agar ketahanan energi serta stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, dan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dinamika geopolitik global. (A18)

Tag :
ADVERTISEMENT

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.