MENU
πŸ“Siantar πŸ“Simalungun πŸ“Medan πŸ“Singkil πŸ“Taput πŸ“Sibolga
Tragedi Banjir-Longsor di IMIP Jadi Sorotan, DPR Desak Evaluasi Total...
WA FB
Nasional

Tragedi Banjir-Longsor di IMIP Jadi Sorotan, DPR Desak Evaluasi Total Tata Kelola Lingkungan Tambang

G Editor : Gunawan Purba | 03 Mar 2026 | 16:37 WIB
Tragedi Banjir-Longsor di IMIP Jadi Sorotan, DPR Desak Evaluasi Total Tata Kelola Lingkungan Tambang
Robert J Kardinal

Jakarta, Sinata.id - Peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, memantik perhatian serius parlemen.

Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan di sektor pertambangan.

Menurutnya, tragedi yang merenggut korban jiwa di kawasan industri berbasis nikel tersebut tidak bisa sekadar dipahami sebagai bencana alam biasa. Ia menilai, insiden ini merupakan sinyal peringatan atas lemahnya pengelolaan lingkungan di wilayah industri tambang berskala besar.

β€œPeristiwa di IMIP tidak dapat dipandang semata sebagai bencana alam. Harus ditelusuri hubungan antara kondisi daerah aliran sungai (DAS), aktivitas pertambangan, serta efektivitas pengawasan terhadap izin lingkungan di kawasan itu,” kata Robert, Rabu (3/3/2026).

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan, peristiwa tanah longsor terjadi pada Rabu (18/2) di area PT IMIP yang berada di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Morowali. Bencana tersebut berdampak pada aktivitas pekerja dan memicu proses evakuasi di lokasi kejadian.

Robert mengingatkan bahwa insiden ini bukan yang pertama. Pada 22 Maret 2025, longsor juga dilaporkan terjadi di kawasan yang sama dan menimbun tiga pekerja. Dua di antaranya ditemukan meninggal dunia di tempat.

Politikus Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, pemerintah dan pelaku usaha perlu mengalihkan fokus dari sekadar penanganan pascabencana menuju langkah pencegahan yang sistematis.

Pengelolaan daerah aliran sungai yang berkelanjutan, menurutnya, menjadi faktor krusial untuk menekan risiko banjir dan longsor, terutama di wilayah dengan intensitas pertambangan yang tinggi.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan izin lingkungan serta evaluasi menyeluruh terhadap dampak aktivitas industri terhadap keseimbangan ekosistem.

Tanpa pembenahan tata kelola yang komprehensif, kata dia, potensi bencana serupa akan terus menghantui kawasan industri tambang di Tanah Air.

Tragedi di Morowali kini menjadi catatan serius bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan pembangunan industri tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan pekerja. (A18)

Sumber: Parlementaria

Tag :
ADVERTISEMENT

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.