Satgas Laut Didesak Berantas Tindak Pidana Perdagangan dan Penyeludupan Manusia

Dumai, Sinata.id - Komisi XIII DPR RI menyoroti serius tingginya risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM) di kawasan pesisir Dumai, Riau.

Isu tersebut menjadi perhatian utama dalam kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi XIII ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Rabu (5/2/2026).

Anggota Komisi XIII, Maruli Siahaan mengatakan, kunjungan merupakan bagian dari tugas pengawasan DPR terhadap kinerja keimigrasian, khususnya di wilayah perbatasan dan jalur strategis.

Lalu, ia menilai Dumai sebagai zona rawan, seiring dengan posisinya yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka, salah satu jalur laut tersibuk di dunia.

Maruli menilai, tingginya aktivitas TPPO dan TPPM di kawasan tersebut dipicu oleh banyaknya jalur laut tidak resmi yang kerap dimanfaatkan sebagai “jalan tikus” keluar-masuk wilayah Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja.

Karena itu, Komisi XIII mendorong pembentukan satuan tugas terpadu yang melibatkan berbagai pihak, disertai pemetaan wilayah rawan serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut.

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, dalam lima tahun terakhir sebagian besar pelanggaran keimigrasian terjadi melalui perlintasan ilegal jalur laut nonresmi, baik oleh warga negara Indonesia maupun asing.

Beberapa kasus bahkan melibatkan puluhan WNA dan pekerja migran Indonesia nonprosedural yang keluar-masuk tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Maruli juga menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Imigrasi Dumai dan Kantor Wilayah yang tetap menjalankan pengawasan hingga ke lapisan terbawah, meski dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan sarana.

Ia menilai semangat pimpinan dan petugas di lapangan menjadi kekuatan utama dalam menjaga fungsi pengawasan.

Komisi XIII memastikan seluruh masukan dari Imigrasi Dumai akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait kebutuhan anggaran, penguatan kelembagaan, serta keberlanjutan satgas lintas sektor untuk menekan praktik TPPO dan TPPM di wilayah perbatasan laut. (A18)