Simalungun, Sinata.id – Forum organisasi masyarakat sipil untuk keadilan dan demokrasi menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Senin (2/2/2026).
Salah satu orator, Johannes Sembiring, mengungkapkan adanya penindasan kekuasaan yang dijalankan untuk mengikuti kepentingan pribadi tanpa mementingkan kepentingan rakyat.
“Kita sangat mendukung program ketahanan pangan oleh Presiden, tetapi faktanya di Kabupaten Simalungun program tersebut dikerjakan oleh TNI, Polri, dan pejabat yang mengabaikan kepentingan petani,” ujar Johannes.
Lebih lanjut, Johannes menyebut lahan petani yang siap untuk dipanen justru dikuasai oleh kaum oligarki dan dirusak. Hal itu, menurutnya, terjadi atas dasar kerja sama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Simalungun.
Baca juga:Aksi Bakar Ban, Warga Tuntut Relokasi SMA Negeri 5 Pematangsiantar
“Kami hadir sebagai bentuk perlawanan kami, hingga tanah itu kembali kepada kami,” tuturnya.
Aksi tersebut merupakan gabungan dari Kelompok Tani Mekar Sari, Kelompok Tani Sari Mutiara, Kelompok Tani Maju Jaya, dan Kelompok Tani Gotong Royong, Nagori Purba Sari, Kecamatan Tapian Dolok.
Aksi ini juga didampingi oleh Dewan Pimpinan Kabupaten Jaringan Kemandirian Nasional (DPK-JAMAN) Kabupaten Simalungun, Senada Institute, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Suluh. (SN14)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini