Pematangsiantar, Sinata.id - Pemerintah pusat potong transfer keuangan daerah (TKD). Dampaknya, pendapatan pada APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2026 bakal berkurang Rp190 miliar.
Beranjak dari kondisi itu, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga SH mendorong Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi beserta perangkatnya untuk berinovasi, guna mendapatkan anggaran dari kementerian.
Hal itu dikatakan Timbul, seiring dengan rencana pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Kota Pematangsiantar Tahun 2026 akan segera dilakukan antara DPRD dengan Pemko Pematangsiantar.
"Draf RAPBD 2026 sudah masuk. Kami sudah rapat pimpinan. Tinggal rapat Banmus (Badan Musyawarah) untuk menetapkan jadwal paripurna dan pembahasan di tingkat alat kelengkapan," ucap Timbul, Senin 17 Nopember 2025.
Dengan adanya pemotongan TKD, lanjut Timbul, akan berdampak ke pendapatan APBD Tahun 2026. Sehingga, efisiensi anggaran belanja akan dilakukan.
Namun, meski pemotongan TKD hingga Rp190 miliar terjadi, wali kota dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pematangsiantar, diharapkan tidak berdiam diri dan pasrah.
Sebab, ungkap Timbul, cukup banyak anggaran pada sejumlah kementerian yang bisa didapat Pemko Pematangsiantar melalui "lobi-lobi" anggaran. Juga dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumut.
"Jadi wali kota inovatif-lah. Bangun komunikasi untuk keperluan pembangunan dan pelayanan di kota ini. Lakukan lobi-lobi anggaran, di kementerian banyak itu," tandasnya.
Lebih lanjut politisi dari PDI Perjuangan ini mengatakan, dirinya bersama anggota dewan lainnya siap membantu pihak Pemko untuk mendapatkan anggaran dari kementerian. "Kami siap membantu untuk itu," sebutnya.
Sementara, Sekretaris Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar, Rony Sinaga membenarkan pendapatan APBD Tahun 2026 bakal berkurang, seiring kebijakan pemotongan TKD oleh pemerintah pusat.
Kata Rony, dengan pemotongan TKD, efisiensi anggaran belanja telah dirancang pada RAPBD Tahun 2026. Seperti efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas, belanja anggaran lembur pegawai, belanja makanan pada rapat dan lainnya. (*)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.